LANDAK — Pemerintah Kabupaten Landak menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan pangan melalui penanaman jagung serentak kuartal I tahun 2026 di Desa Nyiin, Kecamatan Jelimpo, Sabtu, 7 Maret 2026.
Kegiatan ini digelar bersama Kapolda Kalimantan Barat sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada jagung nasional.
Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan jagung kini menjadi komoditas strategis yang tidak hanya penting untuk konsumsi, tetapi juga untuk menopang kebutuhan pakan ternak.
Karena itu, upaya memperluas areal tanam dinilai menjadi langkah penting agar daerah tidak terus bergantung pada pasokan dari luar.
“Program ini bukan sekadar seremoni tanam bersama, tetapi bagian dari ikhtiar kita menjaga ketahanan pangan daerah dan mendukung target nasional. Landak harus ikut mengambil peran,” kata Karolin.
Karolin mengatakan, Kabupaten Landak mencatat luas tanam jagung 5.485,2 hektare pada 2024. Pada 2025, angka itu ditargetkan naik menjadi 8.135,7 hektare. Artinya, ada penambahan sekitar 3.000 hektare dalam setahun yang harus dikejar melalui kerja sama lintas sektor.
“Kalau target itu bisa kita capai, maka kontribusi Landak terhadap penguatan pangan di Kalimantan Barat akan jauh lebih besar. Ini yang sedang kita dorong bersama,” ujar Karolin.
Menurut dia, program peningkatan luas tanam jagung tetap dijalankan meski pemerintah daerah sedang menghadapi tekanan fiskal. Dari total APBD Landak sekitar Rp1,2 triliun, daerah ini mengalami pemotongan anggaran hingga Rp240 miliar. Namun, kondisi tersebut tidak membuat dukungan terhadap sektor pangan surut.
“Kita memang menghadapi keterbatasan anggaran, tetapi urusan pangan tidak boleh berhenti. Justru di tengah situasi seperti ini, sektor pertanian harus tetap menjadi perhatian utama,” kata Karolin.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Landak juga akan melaksanakan tanam perdana jagung dalam bulan ini untuk melengkapi demplot yang telah ada. Langkah itu dilakukan agar perluasan areal tanam tidak berhenti pada agenda simbolik, melainkan benar-benar berlanjut di lapangan.
Karolin mengakui, ada sejumlah tantangan yang masih dihadapi petani. Di antaranya kenaikan harga bibit dan pupuk yang ikut dipengaruhi fluktuasi nilai tukar rupiah. Selain itu, petani juga mengeluhkan perbedaan harga jual jagung di tingkat pembeli. Bulog disebut membeli sekitar Rp5.500 per kilogram, sementara pengepul lokal bisa mencapai Rp7.000 per kilogram.
“Kalau biaya produksi naik, sementara harga jual di tingkat petani tidak stabil, tentu semangat masyarakat untuk menanam bisa menurun. Karena itu, kita perlu mencari titik tengah yang menguntungkan petani,” ujarnya.
Karolin mengatakan jagung memiliki peluang besar karena relatif mudah ditanam dibandingkan sejumlah komoditas lain. Namun, keberhasilan tetap bergantung pada pengawasan dari hulu sampai hilir, mulai dari ketersediaan benih, pupuk, pengendalian hama, hingga kepastian pasar.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Semua harus terlibat, mulai dari aparat, kelompok tani, pelaku usaha, sampai pemerintah provinsi dan pusat. Kuncinya ada pada kolaborasi dan pengawalan yang serius,” katanya.
Dalam mendukung program tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memberikan bantuan benih jagung untuk lahan seluas 150 hektare. Karolin berharap dukungan serupa dapat terus ditambah agar perluasan tanam bisa berlangsung lebih cepat dan merata.
Ia juga menilai penguatan sektor jagung harus diiringi dengan hilirisasi, terutama pada sektor peternakan ayam. Menurut dia, hilirisasi penting agar jagung tidak hanya berhenti sebagai hasil panen, tetapi menjadi bagian dari rantai ekonomi yang memberi nilai tambah bagi masyarakat sekaligus membantu pengendalian harga ayam dan telur.
“Kita ingin gerakan tanam jagung ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Bukan hanya panennya yang baik, tetapi juga ada dampak ekonomi, ada kepastian pasar, dan pada akhirnya benar-benar memperkuat ketahanan pangan dari desa,” tutup Karolin.
