Aksaraloka.com, Sambas – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Subhan Nur, menyoroti isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Kabupaten Sambas, terutama menjelang Idul Fitri.
Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada aktivitas dan kebutuhan masyarakat.
“Saya minta jangan sampai Sambas mengalami kemunduran. BBM saja susah didapat. Jangan hanya bicara kemajuan, sementara masyarakat sangat membutuhkan BBM, apalagi menjelang Lebaran,” tegasnya.
Menurut politisi Partai NasDem itu, Pemerintah Kabupaten Sambas harus segera mengambil langkah tegas dalam mengatasi persoalan tersebut.
Ia menilai, jika kelangkaan BBM dipicu oleh panic buying, maka pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata.
“Kalau memang terjadi kelangkaan atau panic buying seperti ini, seharusnya langsung ada langkah tegas. Kalau terus dibiarkan tanpa tindakan, ini jelas menunjukkan kemunduran,” ujarnya.
Di tengah isu antrean panjang di sejumlah SPBU, Subhan Nur juga menanggapi peresmian kafe dan tempat biliar di Kecamatan Paloh oleh Bupati Sambas.
Ia mengapresiasi kehadiran fasilitas tersebut sebagai sarana olahraga dan hiburan masyarakat.
“Biliar itu bagus untuk olahraga, kita apresiasi. Tapi jangan sampai disalahgunakan menjadi ajang perjudian,” tegasnya.
Subhan juga mengingatkan agar pemerintah daerah berhati-hati dalam mendorong investasi, mengingat pengalaman sebelumnya terkait proyek yang belum terealisasi.
“Kita tidak ingin kejadian seperti investasi mal di Sambas terulang, yang sampai sekarang belum ada kejelasannya. Artinya kita mendukung bangkitnya UMKM, tapi harus benar-benar terarah dan memberi manfaat,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan daerah harus sejalan dengan kondisi nyata di lapangan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita minta jangan hanya sekadar bicara. Realita di lapangan juga harus sesuai, terutama soal BBM yang menjadi kebutuhan utama masyarakat,” tegasnya lagi.
Subhan Nur juga menyoroti posisi Kabupaten Sambas sebagai wilayah perbatasan negara yang seharusnya menjadi cerminan wajah Indonesia.
“Kita ini daerah perbatasan. Seharusnya kita malu dengan negara tetangga kalau kondisi seperti ini terus terjadi. Perbatasan itu wajah negara, harus dijaga dan diperhatikan,” ujarnya.
Selain itu, ia turut menyinggung persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang hingga kini belum menerima gaji sejak dilantik.
“Ini juga menjadi perhatian serius. Mereka sudah dilantik, tapi sampai sekarang belum digaji. Pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya.
