Aksaraloka.com, PONTIANAK – Kesempatan bagi masyarakat Kalimantan Barat untuk melunasi tunggakan pajak kendaraan tanpa dikenakan denda keterlambatan masih terbuka. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi memperpanjang program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor hingga 19 Desember 2026.
Perpanjangan ini menjadi kabar baik bagi pemilik kendaraan yang selama ini belum sempat menyelesaikan kewajiban pajaknya. Masyarakat kini memiliki waktu tambahan untuk memanfaatkan kebijakan pembebasan denda sekaligus mendapatkan potongan atau diskon pajak yang sedang diberlakukan.
Kepala UPT Bapenda Kalimantan Barat, Bhayu Gunawan, mengatakan sosialisasi perpanjangan program tersebut turut dilakukan dalam rangkaian kegiatan Operasi Zebra Kapuas 2026 bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kalbar.
“Kami dari Bapenda Provinsi Kalimantan Barat terlibat dalam kegiatan Operasi Zebra Kapuas. Kami turut mendukung Ditlantas Polda Kalbar dalam menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan berkeselamatan,” ujar Bhayu, Minggu (22/11/2026).
Menurutnya, keterlibatan Bapenda dalam kegiatan tersebut tidak hanya untuk mendukung operasi kepolisian, tetapi juga menjadi momentum menyampaikan informasi penting kepada masyarakat terkait perpanjangan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor.
Sebelumnya, program tersebut dijadwalkan berlangsung selama Oktober. Namun, pemerintah memberikan tambahan waktu hingga 19 Desember 2026 agar semakin banyak masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut.
Sosialisasi dilakukan dengan membagikan brosur kepada para pengguna jalan. Bapenda juga menyediakan layanan bagi masyarakat yang ingin langsung melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
“Selain itu, kami juga menyediakan layanan apabila masyarakat ingin membayar pajak kendaraan bermotor,” katanya.
Tak hanya memberikan kemudahan melalui perpanjangan program, Bapenda Kalbar juga terus mendorong masyarakat memanfaatkan sistem pembayaran pajak secara digital menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Sebagai bentuk dukungan terhadap elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, masyarakat yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS juga disediakan souvenir.
Bhayu mengungkapkan, respons masyarakat terhadap program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor cukup tinggi. Antusiasme tersebut terutama terlihat di Kota Pontianak, dengan meningkatnya minat masyarakat untuk membayar pajak, menyelesaikan tunggakan, hingga mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
“Antusiasme masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak, cukup tinggi dalam melakukan pembayaran pajak maupun penyelesaian keterlambatan dan perpanjangan STNK,” ungkapnya.
Meski demikian, pihak Bapenda Kalbar belum merinci secara keseluruhan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor selama pelaksanaan program pemutihan. Data tersebut masih menunggu pembaruan dan akan disampaikan lebih lanjut.
Bhayu pun mengimbau masyarakat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan pemerintah. Terlebih, selain pembebasan denda keterlambatan, saat ini juga terdapat kebijakan diskon yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak.
“Sekarang sedang ada pembebasan denda dan diskon juga. Jadi silakan dimanfaatkan,” pungkasnya.
Perpanjangan program hingga 19 Desember 2026 ini diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat untuk menuntaskan kewajiban pajak kendaraan. Selain meringankan beban wajib pajak, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) Kalimantan Barat.

















