banner 468x60
Beranda Peristiwa Bongkar Muat Babi di Dermaga Kubu Raya Tidak Diketahui KSOP, Tapi Didampingi Badan Karantina
Peristiwa

Bongkar Muat Babi di Dermaga Kubu Raya Tidak Diketahui KSOP, Tapi Didampingi Badan Karantina

Aksaraloka2 min baca
62
×

Bongkar Muat Babi di Dermaga Kubu Raya Tidak Diketahui KSOP, Tapi Didampingi Badan Karantina

Sebarkan artikel ini

PONTIANAK – Aktivitas bongkar muat 844 ekor hewan ternak babi oleh KM Intan 51 di Dermaga Tirta Ria Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) diduga tak memiliki izin dari KSOP Pontianak.

Kendati demikian, aktivitas bongkar muat tersebut petugas Badan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalbar.

Hal ini, dibuktikan dengan kehadiran tim pengawasan dari Badan Karantina yang melakukan pengecekan klinis dan disinfeksi ternak babi saat kapal tersebut bersandar di dermaga, 14 Januari kemarin.

Ketua Tim Karantina Hewan, Badan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalbar, drh Yunita mengatakan hal itu dilakukan dengan berpijak pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar.

“Di rekomendasi pemasukan dari Provinsi Kalbar, pelabuhan tujuan atau pemasukannya yaitu pelabuhan di Sungai Raya, Kubu Raya,” kata Yunita, Selasa (16/1/2024).

Sementara itu, pernyataan Yunita terkait rekomendasi dari Pemprov Kalbar tersebut dibantah oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, Heronimus Hero.

Hero mengaku, baru mengetahui persoalan kedatangan ternak babi yang ternyata tanpa dibekali izin bongkar muat dari KSOP di dermaga Kubu Raya.

“Iya. Baru dapat info, tapi bukan wewenang kami,” ujar Hero dalam pesan singkat, Selasa (16/1/2024) malam.

Hero menyebutkan, Pemprov Kalbar dalam hal ini instansinya tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi untuk bongkar muat. Hal ini, bertolak belakang dengan pernyataan Karantina.

“Bukan wewenang. KSOP yang punya wewenang,” tegasnya.

Sebelumnya, Kabid Lalu Lintas KSOP Pontianak Rudi Abisena menilai aktivitas tersebut melanggar aturan. Maka dari itu, pihaknya segera memanggil perusahaan dan agen kapal.

“Dalam waktu dekat ini, KSOP Pontianak akan memanggil perusahaan maupun agen kapal,” kata Rudi.

Rudi menerangkan, aktivitas yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi, berupa tidak diberikan layanan kepelabuhan seperti sandar kapal, persetujan kegiatan bongkar muat, persetujuan berlayar.

“Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepelabuhanan,” ucapnya.

Rudi menjelaskan, pada kondisi tertentu sebenarnya KSOP bisa memberikan rekomendasi atau dispensasi terhadap aktivitas bongkar muat barang yang memang tidak bisa dilayani di pelabuhan umum.

Misalnya dalam kondisi darurat, maka pemerintah daerah bisa meminta kepada KSOP untuk memberi rekomendasi itu.

“Namun tentu setelah ada kajian dan evaluasi,” ucapnya.

62

Pos Terkait

Peristiwa
Dua Rumah di Pontianak Timur Hangus Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Ratusan Juta Rupiah
Peristiwa
Pemuda Dayak Kalbar Nyatakan Dukungan untuk Gubernur Norsan, Ajak Jaga Stabilitas
Peristiwa
Forum Masyarakat Madani Serukan Sikap Tenang dan Objektif Terkait Isu Gubernur Kalbar
Peristiwa
Terbungkus Kain Lampin Biru, Bayi Baru Lahir Ditemukan di Kebun Kelapa Padang Tikar
Peristiwa
Polisi Selidiki Peristiwa Jatuhnya Fidya dari Tangga SMAN 2 Pontianak
Peristiwa
Soal Penggeledahan KPK di Rumahnya, Ria Norsan Jelaskan Terkait Koper dan Dugaan Kerugian Negara
Peristiwa
Saat Krisantus Berpantun Ingin Jadi Gubernur Kalbar, Warga: Jangan Sibuk Cari Panggung
Peristiwa
Abai Guru Honorer, Massa Desak Bupati Satono Copot Kadis Pendidikan Sambas
Peristiwa
Tim Poltesa Eksplorasi Potensi Kopi Liberika di Desa Sempadian Sambas
Uncategorized
Mobil Hias Kafilah MTQ Ketapang Disebut Mirip Odong-odong, LPTQ Akhirnya Buka Suara

Respon (62)

Komentar ditutup.

Baca Juga