SINTANG – Aliansi Mahasiswa Se-Kabupaten Sintang menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang pada Rabu (16/4), bertempat di ruang rapat utama DPRD. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja 100 hari pertama DPRD Kabupaten Sintang.
Guna memastikan kelancaran dan keamanan jalannya kegiatan, Polres Sintang menerjunkan sebanyak 138 personel untuk melakukan pengamanan secara ketat.
Audiensi ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Sintang, H. Indra Subekti; Wakil Ketua Yohanes Rumpak; Ketua Komisi D, Toni; serta sejumlah anggota DPRD lainnya. Dari pihak kepolisian hadir Kabagops Polres Sintang, Kompol Aang Permana, dan Kasatintelkam AKP Albert Yusuf Iskandar.
Sementara dari pihak mahasiswa, hadir Ketua Koordinator Daerah BEM Seka Korda II Sektor Timur, Fransiskus Agustyan Sanda, bersama perwakilan mahasiswa dari UNKAS, STAIMA, dan STIKARA Sintang.
Pengamanan dilakukan dengan pendekatan yang bersifat preventif, persuasif, dan humanis. Polres Sintang mengawal massa aksi sejak titik kumpul di Taman Entuyut (Tugu BI) hingga ke kantor DPRD. Personel juga ditempatkan secara statis dan mobile di titik-titik strategis sepanjang jalur aksi.
Selain itu, koordinasi intensif dilakukan dengan pihak DPRD dan koordinator aksi guna mencegah terjadinya miskomunikasi.
Kapolres Sintang, AKBP I Nyoman Budi Artawan, mengapresiasi jalannya kegiatan yang berlangsung aman dan tertib.
Ia menyebut keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi antara aparat keamanan, mahasiswa, dan pemerintah daerah.
“Kami mengapresiasi BEM Seka Korda II Sektor Timur yang telah menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. Ini merupakan contoh pelaksanaan demokrasi yang sehat. Kehadiran Polri bukan untuk membatasi, tetapi untuk memastikan penyampaian pendapat berlangsung aman, lancar, dan tidak mengganggu ketertiban umum,” ujar Kapolres.
Ia menambahkan bahwa pendekatan humanis dan komunikasi aktif menjadi kunci dalam menciptakan suasana yang kondusif selama berlangsungnya audiensi.
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi, di antaranya terkait penanganan stunting, efektivitas regulasi yang ada, masalah penumpukan sampah dan mahalnya biaya pengangkutan, serta kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan yang menghambat akses pendidikan dan kesejahteraan guru honorer.
Menanggapi hal tersebut, pihak DPRD memaparkan sejumlah program pemerintah, seperti penyelenggaraan pasar murah untuk menekan angka stunting, kerja sama CSR dalam pengelolaan sampah, serta rencana pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) baru.
Untuk sektor infrastruktur, pemerintah menargetkan alokasi anggaran sebesar 45% pada tahun 2027 guna mempercepat pembangunan.
Terkait nasib guru honorer, dijelaskan bahwa proses pengangkatan P3K dan PNS masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.
Audiensi yang berlangsung hingga sore hari ini ditutup dalam suasana tertib dan kondusif. Para peserta kembali meninggalkan lokasi dengan pengawalan personel Polres Sintang untuk memastikan keamanan hingga kegiatan benar-benar usai.
