JAKARTA – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang, Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Ketapang, menghadiri Konsultasi dan Koordinasi Pemerintah Kabupaten Ketapang kepada Kementerian Perhubungan RI di Kantor Kementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Jakarta. Kamis, (10/07/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud dan Sekretaris Jenderal Kemenhub, Antoni Arif Priadi.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menyoroti proses perubahan status pelabuhan yang memerlukan persetujuan RI PN, serta transisi dari pengelolaan darat ke laut.
Ia menekankan perlunya kajian potensi pelabuhan, baik dari segi lalu lintas maupun aspek lainnya, serta kekhawatiran terkait kemampuan konstruksi pelabuhan yang ada untuk menampung berbagai jenis kapal.
“Pentingnya penyesuaian desain antara pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan umum agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan saat dioperasikan,” ujar Dirjen Masyhud.
Selain itu, pembahasan juga mencakup implikasi anggaran dan pengelolaan operasional pasca-pengalihan status, serta aspek perizinan.
Selanjutnya Sekjen Kemenhub, Antoni Arif Priadi, menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur pelabuhan membutuhkan dermaga baru dan peningkatan fasilitas, termasuk penambahan sumber daya manusia.
Ia juga membahas operasional kapal Roro yang berbeda dari dermaga biasa, dan perlunya pengecekan operator serta standardisasi kapal.
“Pusat akan selalu mendukung pengembangan dermaga,” tegas Sekjen Antoni.
Ia juga menyoroti potensi ekonomi dari perkebunan dan kargo, serta pentingnya pemanfaatan aset yang ada dan kerja sama dengan mitra terkait hukum, lalu lintas, dan perizinan teknis.
Kemenhub menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung kemajuan Pemerintah Kabupaten Ketapang, dengan tetap memperhatikan isu keselamatan mengingat adanya insiden sebelumnya di suatu daerah.
