KETAPANG – Pemerintah Kabupaten Ketapang menegaskan pentingnya pendekatan multiusaha kehutanan sebagai strategi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Hal ini disampaikan dalam Seminar Panel MPK I Tahun 2025 yang digelar di Ruang Cemara, Hotel Borneo Ketapang, pada Rabu (16/07/2025).
Seminar bertema “Peran Multiusaha Kehutanan dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Kabupaten Ketapang” ini diselenggarakan oleh Pemkab Ketapang bekerja sama dengan PT Mopakha, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor kehutanan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
Acara dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Maryadi Asmu’ie, mewakili Bupati Ketapang.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pengelolaan hutan berbasis multiusaha bukan hanya pendekatan teknis, melainkan instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat adat.
“Multiusaha kehutanan bukan sekadar konsep teknis, melainkan instrumen penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang berbasis masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal,” ujar Maryadi membacakan sambutan Bupati Ketapang.
Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai sektor, termasuk Direktur Utama PT Mopakha Syamsul Budiman, akademisi dari IPB University dan Universitas Tanjungpura, serta perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Juga hadir NGO lokal seperti Yayasan Palung dan Yayasan Webe.
Beragam topik dibahas dalam diskusi panel, mulai dari tantangan dan peluang implementasi multiusaha kehutanan, jasa lingkungan, pengembangan ekowisata, hingga penguatan peran masyarakat lokal melalui model kemitraan hutan.
Dalam sambutan tertulis Bupati Ketapang yang dibacakan oleh Staf Ahli, ditegaskan bahwa Kabupaten Ketapang memiliki karakteristik alam yang unik dan sumber daya hutan yang melimpah, sehingga sangat potensial untuk menjadi pilot project dalam penerapan pendekatan lanskap berbasis masyarakat.
“Kami mendorong agar pengelolaan hutan dilakukan dengan pendekatan lanskap berbasis masyarakat. Peran masyarakat adat harus diakui dan dilibatkan karena kearifan lokal mereka terbukti menjaga kelestarian alam selama ini,” tambahnya.
Seminar ini juga menjadi wadah dialog antar-stakeholder untuk menyelaraskan visi dan strategi dalam pengelolaan hutan yang lestari di Ketapang. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target SDGs, terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, aksi iklim, dan tata kelola kolaboratif.
