PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, menghadiri peluncuran dan bedah buku “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” karya Herman Hofi Munawar di Aming Coffee Podomoro, Kamis malam (17/7/2025).
Turut mendampingi, Sekretaris Daerah Kalbar Harisson.
Dalam sambutannya, Gubernur Norsan mengapresiasi terbitnya buku tersebut yang dinilainya mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur dan aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik secara normatif maupun praktis.
“Buku ini menjadi panduan penting untuk memahami proses pengadaan sesuai aturan. Jangan sampai pengadaan tersandung masalah hukum hanya karena minimnya pemahaman terhadap prosedur,” ujarnya.
Norsan mengakui, persoalan dalam pengadaan kerap bermuara pada masalah hukum, bukan semata karena niat menyimpang, melainkan karena kurangnya pemahaman teknis.
Ia berharap buku ini dapat menjadi rujukan bagi aparatur pemerintah dan pelaku pengadaan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas.
“Saya baru membaca sekilas, tapi dari sampulnya saja terasa kedalaman isinya. Semoga buku ini menjadi manfaat besar bagi para perencana dan pelaksana pengadaan,” tambahnya.
Sementara itu, penulis buku sekaligus akademisi dan praktisi hukum, Herman Hofi Munawar, menekankan pentingnya reformasi sistem pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari pembenahan peradaban tata kelola pemerintahan.
“Ketika tata kelola atau rajasan bermasalah, maka pemerintahan pun stagnan. Oleh karena itu, pengadaan perlu dibedah secara serius, tidak hanya di ranah prosedural, tapi juga dalam konteks reformasi administrasi dan pemberdayaan,” tegas Herman.
Menurutnya, pembenahan sistem pengadaan menyentuh aspek lebih luas: dari regulasi, hubungan antar lembaga, hingga etika birokrasi. Ia menyerukan kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan untuk mendorong perubahan nyata di lapangan.
“Terima kasih kepada semua pihak, khususnya Bapak Gubernur Kalbar, atas perhatian dan dukungannya. Semoga diskusi ini memicu kesadaran kolektif untuk memperbaiki titik-titik krusial dalam tata kelola pengadaan,” ujarnya.
Kegiatan bedah buku ini diharapkan menjadi ruang diskusi konstruktif dalam memperkuat pemahaman terhadap hukum administrasi publik, sekaligus mendorong praktik pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari penyimpangan di tingkat daerah maupun nasional.
