PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mendorong seluruh kepala daerah di provinsinya memperkuat kerja sama regional untuk mengendalikan inflasi dan mempercepat perizinan investasi.
Hal itu disampaikan saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kuponwah — akronim dari Kubu Raya, Pontianak, dan Mempawah — di Gedung Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat, Rabu, 30 Juli 2025.
Agenda pertemuan mencakup peluncuran rencana aksi serta penandatanganan komitmen bersama antar kepala daerah dalam forum kerja sama kawasan tersebut.
“Saya mengapresiasi inisiatif Bank Indonesia mengumpulkan daerah-daerah untuk sinergi pengendalian inflasi,” ujar Norsan.
Ia berharap program serupa diperluas ke kabupaten/kota lainnya, seperti Singkawang, Bengkayang, Sambas (Singbebas), serta wilayah Kapuas Raya.
“Kalau kerja sama ini diperluas, inflasi akan lebih terkendali,” katanya.
Selain soal inflasi, Norsan juga menyinggung pentingnya percepatan perizinan investasi. Ia menyoroti proses pembuatan AMDAL yang kerap berlarut hingga satu hingga dua tahun.
“Jangan diperlambat. Kalau investasi masuk, tenaga kerja terserap, daya beli tumbuh, dan kemiskinan menurun,” ujarnya.
Ia juga meminta perusahaan yang berinvestasi di Kalbar memprioritaskan tenaga kerja lokal. “Masyarakat setempat harus jadi prioritas. Baru kalau tidak ada, ambil dari luar,” kata dia.
Kolaborasi Lintas Daerah
Bupati Mempawah Erlina menyambut baik pembentukan kerja sama antarwilayah seperti Kuponwah.
Menurutnya, sinergi ini penting untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.
“Inovasi, kolaborasi, dan komunikasi intensif menjadi kunci untuk aksi nyata demi kepentingan masyarakat,” kata Erlina.
Ia berharap HLM TPID Kuponwah menjadi pintu masuk kemitraan strategis antar daerah bersama Bank Indonesia.
“Semoga pertemuan ini melahirkan rencana aksi yang konkret dan bisa langsung diterapkan,” ujarnya.
