PONTIANAK – “Kita harus siaga penuh.” Demikian penegasan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat membuka rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Jumat, 1 Agustus 2025.
Rapat itu dipimpin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq dan dihadiri jajaran Forkompinda, Sekretaris Daerah Kalbar Harisson, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat.
Norsan mengungkapkan, berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan di Kalbar akan sangat rendah pada Juli hingga September.
“Musim kemarau kali ini rawan karhutla, dan karena itu kami telah menetapkan status siaga darurat bencana asap,” ujarnya.
Ia menyebutkan, strategi pengendalian karhutla mencakup sosialisasi ke masyarakat, patroli terpadu, pemadaman darat dan udara, serta kesiapsiagaan personel dan peralatan.
“Kami bentuk komando satgas bencana asap dan terus memperkuat koordinasi lintas sektor,” kata Norsan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan karhutla.
Kepada Menteri LHK, BNPB, dan BMKG, ia meminta dukungan berkelanjutan.
“Pertemuan ini harus jadi momentum untuk bergerak nyata, bersinergi, dan peduli lingkungan tanpa membakar hutan dan lahan,” tegasnya.
Menteri Hanif Faisol menyebut perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanggulangan karhutla.
Ia menyoroti pentingnya teknologi operasi modifikasi cuaca (OMC) dan water bombing yang dinilai efektif sejak 2019.
“Luas kebakaran tahun lalu turun drastis dibanding 2019 yang mencapai 1,6 juta hektare,” ucapnya.
Meski demikian, Kalimantan Barat masih menjadi salah satu provinsi dengan kasus karhutla tertinggi.
Hingga akhir Juli 2025, sekitar 1.000 hektare lahan di Kalbar terbakar dari total hampir 9.000 hektare secara nasional.
Hanif menyebut enam perusahaan telah disegel terkait kebakaran, dan 20 lainnya masih dalam proses verifikasi lapangan.
“Kami mendorong penegakan hukum lebih tegas. Angka 1.149 hektare itu harus ditelusuri tuntas,” katanya.
Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Kalbar serta peran aktif TNI/Polri dan masyarakat.
“Namun pengawasan harus diperkuat dan tindakan hukum ditegakkan secara konsisten,” ujar Hanif menutup.
