JAKARTA — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menilai penilaian Adipura 2025 sebagai tolok ukur utama keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sampah.
Hal itu ia sampaikan usai menghadiri pengarahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Hanif Faisol Nurofiq dalam acara Kebijakan dan Pelaksanaan Adipura Baru di Jakarta, Senin (4/8/2025).
“Melalui penilaian Adipura ini, saya mengimbau kepada seluruh kabupaten/kota untuk lebih serius menangani persoalan sampah. Ini akan menjadi indikator nyata keberhasilan para kepala daerah,” ujar Ria Norsan.
Menurut Norsan, pemerintah provinsi menyambut baik perubahan mekanisme penilaian Adipura yang kini lebih ketat dan transparan.
Kalbar, kata dia, sebelumnya telah meraih penghargaan ini dan bertekad mengulang prestasi serupa di tahun mendatang.
Adipura 2025: Tidak Hanya Penghargaan, Tapi Juga Peringatan
Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa Adipura tahun ini tidak hanya memberi penghargaan kepada kota-kota bersih, tetapi juga mencantumkan predikat “Kota Kotor” bagi daerah yang lalai mengelola sampah.
“Seluruh kota yang masih memiliki TPS liar otomatis gugur dalam penilaian. Mereka langsung diberi predikat kota kotor,” tegas Hanif.
Adipura 2025 menjadi bagian dari program prioritas KLHK dalam pengendalian pencemaran domestik. Penilaian meliputi empat indikator utama: pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air, dan udara.
Kota-kota peserta diklasifikasikan dalam empat kategori berdasarkan jumlah penduduk:
- Metropolitan: >1 juta jiwa
- Besar: 500.001–1.000.000 jiwa
- Sedang: 100.001–500.000 jiwa
- Kecil: ≤100.000 jiwa
Kota yang berhasil meraih Adipura selama tiga tahun berturut-turut akan dianugerahi Adipura Kencana (Emas). Penghargaan ini diserahkan setiap 5 Juni bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
“Adipura bukan sekadar simbol kota bersih. Ia menjadi insentif nyata bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan,” tambah Hanif.
Kalbar Pasang Target, Tak Ingin Hanya Jadi Penonton
Ria Norsan memastikan Kalimantan Barat tak ingin hanya menjadi penonton dalam kompetisi Adipura. Ia meminta kepala daerah di wilayahnya untuk membenahi pengelolaan sampah sejak sekarang.
“Kalau tidak serius, maka konsekuensinya jelas. Bukan penghargaan yang didapat, tapi predikat kota kotor. Ini menyangkut citra daerah,” tegas Norsan.
Dengan mengadopsi kebijakan baru KLHK, pemerintah provinsi menargetkan peningkatan sistem pengelolaan sampah di seluruh kabupaten/kota. “Ini soal komitmen dan kepemimpinan,” tutupnya.
