PONTIANAK – Seleksi Provinsi (Selekprov) cabang olahraga Pencak Silat Kalimantan Barat yang digelar 15–17 September 2025 diwarnai polemik.
Persoalan muncul setelah IPSI Kota Pontianak mempersoalkan aturan mutasi atlet dalam technical meeting di Aula KONI Kalbar, Sabtu, 13 September 2025.
Pengprov IPSI Kalbar menegaskan, aturan mutasi hanya berlaku bagi atlet nasional yang pindah provinsi.
Wakil Ketua II IPSI Kalbar, Sukino, menjelaskan ketentuan itu sesuai informasi teknis dari KONI Pusat, yang mensyaratkan surat keterangan resmi.
“Ketentuan ini bukan untuk atlet antar-kabupaten/kota di Kalbar,” ujarnya.
Hingga kini, IPSI Kalbar belum menerima petunjuk teknis resmi terkait Selekprov PON beladiri dari KONI Kalbar.
Wakil Ketua I Bidang Organisasi, Guntur Perdana, menyebut pelaksanaan seleksi akhirnya digelar mandiri oleh Pengprov IPSI dengan rekomendasi KONI.
“Seluruh anggaran ditanggung penuh IPSI Kalbar,” katanya.
Awalnya seleksi dijadwalkan 27 September, namun dimajukan menjadi 15–17 September karena batas akhir pengumpulan data ke KONI Pusat jatuh pada 19 September.
KONI Kalbar sendiri hanya menanggung biaya satu atlet dan satu pelatih untuk cabor silat karena keterbatasan anggaran.
Selekprov kali ini diikuti 116 atlet dari 14 kabupaten/kota. Mereka bertanding di 16 kelas: 9 kelas laga putra (A–I), 5 kelas laga putri (A–E), serta nomor seni tunggal putra dan putri. Seleksi berlangsung dua tahap: penyisihan laga dan uji fisik.
Hanya 9 atlet laga terbaik yang lolos, ditambah juara tunggal putra dan putri nomor seni.
Total 10 atlet akan mewakili Kalbar pada PON Beladiri di Kudus, Jawa Tengah, 18–21 Oktober 2025.
Ketua Umum IPSI Kalbar, Alexander Wilyo, menegaskan komitmen mengirim full team meski anggaran terbatas.
“Mengirim 10 atlet bukan perkara mudah, tapi tetap kita jalankan,” kata Alexander yang juga Bupati Ketapang.
Ia mengingatkan agar semangat membangun prestasi silat Kalbar tak tercemar konflik internal.
“Polemik seperti ini sebaiknya diselesaikan lewat dialog terbuka. Mutasi atlet bukan kewenangan IPSI, tapi KONI. Karena itu kami berharap ada juknis resmi yang berlaku hingga kabupaten/kota,” ucapnya.
Alexander juga menyoroti pentingnya perhatian serius bagi atlet berprestasi agar tidak tergoda pindah ke daerah lain. “Niat kita semua untuk kemajuan olahraga, bukan kepentingan pribadi. Jadi harus terus bersinergi,” katanya.
