PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menegaskan komitmennya pada transparansi publik.
Dalam Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2025 yang digelar di Pendopo Gubernur, Kamis malam, 14 November 2025, Gubernur Kalbar Ria Norsan, menyampaikan apresiasi kepada para peraih predikat terbaik dalam pengelolaan informasi.
Acara tersebut menjadi puncak program monitoring dan evaluasi (Monev) tahunan yang dihelat Komisi Informasi (KI) Kalbar. Dalam sambutannya, Norsan menyoroti lonjakan jumlah badan publik yang berhasil meraih predikat Informatif.
“Capaian ini membuktikan semangat transparansi sudah mengakar sebagai budaya kerja birokrasi di Kalbar,” kata Norsan. Ia menambahkan bahwa tuntutan publik terhadap informasi yang cepat, akurat, dan efisien harus dijawab dengan inovasi berkelanjutan oleh setiap badan publik.
Gubernur juga mengapresiasi konsistensi KI Kalbar yang terus menjalankan Monev meski dalam situasi terbatas, termasuk saat pandemi. “Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi agar badan publik terus berinovasi dan menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya,” ujarnya.
Lonjakan Badan Publik Informatif
Ketua KI Kalbar M. Darussalam melaporkan bahwa Monev tahun ini menyasar 168 badan publik dalam enam kategori. Tingkat partisipasi mencapai 87,5 persen. Dari jumlah itu, 77 badan publik atau sekitar 45,5 persen masuk kategori Informatif, sementara 33 badan publik (19 persen) masih berstatus Belum Informatif.
“Angka ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya,” kata Darussalam. Ia juga menggarisbawahi pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan. “Kemiskinan informasi adalah salah satu penyebab kemiskinan,” ujarnya.
Menurut dia, keterbatasan informasi—terutama di daerah—menghambat masyarakat mengakses peluang ekonomi, dunia kerja, hingga sumber daya modal.
IKIP Kalbar Melonjak Nasional
Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoesgiantoro, yang hadir langsung, memuji kemajuan pesat Kalbar. Ia menyebut kenaikan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) provinsi itu sebagai salah satu yang paling signifikan secara nasional.
“Kalbar luar biasa. Dari peringkat 16 pada 2023, naik menjadi peringkat 3 nasional pada 2024,” kata Donny. Ia mengingatkan agar capaian itu tidak membuat badan publik di Kalbar berpuas diri. “Tugas berikutnya adalah mempertahankan dan meningkatkannya,” ujarnya.
Donny juga memaparkan sejumlah rencana KIP untuk memperkuat sinergi nasional, termasuk pembentukan klaster badan publik di bidang pertahanan dan keamanan.
Melalui penguatan terus-menerus, baik pemerintah daerah maupun Komisi Informasi berharap transparansi publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
