AKSARALOKA.COM, PONTIANAK – Insiden pelemparan bom molotov yang terjadi di SMP Negeri 3 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Peristiwa yang terjadi pada 4 Februari itu kini dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap pelajar, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga, 17 Februari 2026.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, menegaskan bahwa kejadian tersebut menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan di Kalbar untuk memperkuat pendidikan karakter serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas siswa.
“Peristiwa ini menjadi evaluasi bagi kita semua. Penguatan pendidikan karakter di sekolah harus berjalan seiring dengan pengawasan dari orang tua di rumah,” kata Syarif Faisal saat dimintai keterangan, belum lama ini.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah mendorong seluruh satuan pendidikan di Kalimantan Barat untuk memperkuat komunikasi dengan orang tua siswa. Selain itu, sekolah juga diharapkan memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler sebagai ruang penyaluran minat dan bakat siswa secara positif.
Menurutnya, pengawasan terhadap aktivitas digital para pelajar juga perlu diperhatikan. Hal tersebut penting untuk mencegah pengaruh negatif yang dapat memicu perilaku menyimpang di kalangan remaja.
“Pengawasan digital juga harus menjadi perhatian bersama. Sekolah dan orang tua harus membangun komunikasi yang baik agar aktivitas anak-anak dapat terpantau,” ujarnya.
Sementara itu, pemerintah daerah bersama sekolah, aparat kepolisian, serta lembaga perlindungan anak juga terus melakukan pendampingan terhadap siswa yang terlibat dalam insiden tersebut.
Pendalaman yang dilakukan menunjukkan adanya tekanan psikologis yang dialami oleh anak bersangkutan, diduga berkaitan dengan kondisi keluarga. Karena itu, pendekatan pembinaan dinilai lebih tepat mengingat pelaku masih berstatus anak di bawah umur.
Insiden tersebut juga sempat menyebabkan satu korban luka, namun korban telah mendapatkan penanganan medis dan diperbolehkan pulang.
Pemerintah berharap penguatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan aparat penegak hukum dapat mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
