PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak lagi berorientasi pada serapan anggaran semata, melainkan pada kualitas kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menegaskan hal itu saat membuka Workshop Penyusunan Policy Brief Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (1/4/2026).
“Kinerja tidak lagi diukur dari serapan anggaran, tetapi dari efektivitas kebijakan yang mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat,” ujarnya.
Melalui kegiatan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar, Pemprov berupaya memperkuat kapasitas birokrasi dalam merumuskan kebijakan publik yang berbasis data, terukur, dan solutif.
Workshop ini diikuti 44 pejabat administrator dan analis kebijakan yang didorong untuk menghasilkan policy brief berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah.
Menurut Norsan, pejabat administrator memegang peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan daerah memenuhi prinsip akuntabilitas, relevansi, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan, penyusunan policy brief harus mampu menghadirkan rekomendasi yang ringkas, padat, dan berbasis data, sehingga kebijakan tetap berada dalam koridor regulasi sekaligus berdampak nyata bagi kesejahteraan publik.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari persiapan Kalimantan Barat sebagai penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026.
Pemprov Kalbar, kata Norsan, telah siap secara teknis pasca proses akreditasi dan berharap pelaksanaan PKN Tingkat II dapat berjalan lancar sebagai upaya mencetak pemimpin birokrasi yang adaptif dan strategis.
Sementara itu, Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Tri Widodo Wahyu Utomo, mengapresiasi komitmen Pemprov Kalbar dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik.
Ia menilai, kemajuan daerah sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kebijakan bukan sekadar rutinitas, tetapi strategi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Tri Widodo juga menekankan pentingnya sinergi antara perumus kebijakan (policy maker) dan analis kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berkualitas, tetapi juga implementatif.
Ia berharap penguatan peran analis kebijakan di Kalbar dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang berdampak nyata.
