KUBU RAYA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum menjangkau sejumlah wilayah pesisir Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, terutama Kecamatan Batu Ampar. Padahal, beberapa bangunan pendukung operasional program tersebut telah siap digunakan.
Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mendesak pemerintah segera mengambil langkah agar masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) turut menikmati program pemenuhan gizi tersebut.
“Kita ini di wilayah 3T seperti Batu Ampar itu masih belum mencicipi program MBG. Sementara sudah ada beberapa bangunan yang sudah siap beroperasional,” kata Sukiryanto saat membuka kegiatan evaluasi pengelolaan dan penguatan pengawasan program MBG di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (13/10/2026).
Sukiryanto mengatakan, masyarakat di sejumlah wilayah pesisir telah menantikan kehadiran program tersebut sejak tahun lalu. Namun, hingga kini layanan MBG belum juga beroperasi.
Menurut dia, evaluasi tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus menjadi momentum untuk memperbaiki pelaksanaan program sekaligus mempercepat pemerataan layanan.
“Sudah sejak tahun lalu mereka menyampaikan kepada kami agar programnya dibuka. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa disegerakan juga,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Regional SPPG Kalimantan Barat Sri Tolubai mengatakan, pembukaan layanan MBG di wilayah 3T masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
Dia menjelaskan, saat ini masih berlaku moratorium pembukaan layanan sehingga belum ada kepastian kapan operasional MBG di wilayah yang belum terjangkau dapat dimulai.
“Untuk alasan dari pusat memang saat ini masih moratorium. Jadi untuk pembukaannya kita masih menunggu dari pemerintah pusat,” kata Sri.
Anggota DPR RI Yuliansyah yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan akan mendorong pemerintah agar layanan MBG di wilayah 3T segera direalisasikan.
“Kami akan dorong kepada pemerintah untuk segera terealisasi mengenai wilayah 3T,” ujarnya.
Belum beroperasinya layanan MBG di sejumlah kawasan pesisir Kubu Raya menjadi tantangan dalam pemerataan program tersebut. Pemerintah daerah berharap bangunan pendukung yang telah tersedia dapat segera dimanfaatkan sehingga masyarakat di wilayah 3T tidak terus menunggu untuk memperoleh manfaat program pemenuhan gizi itu.
