Aksaraloka.com, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, meminta upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkuat dengan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari pembenahan regulasi hingga edukasi pembukaan lahan tanpa bakar.
Hal itu disampaikan Norsan saat memimpin rapat koordinasi strategis pencegahan dan mitigasi karhutla bersama tujuh pakar akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Kalbar, di Ruang Rapat Ruai Telabang, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (21/10/2026).
Norsan mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi lintas sektor dan strategi berbasis kajian ilmiah. Terlebih, musim kemarau panjang dan fenomena El Niño meningkatkan risiko kebakaran akibat minimnya curah hujan di sejumlah wilayah.
“Upaya pencegahan perlu dirancang secara terpadu dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memicu dan memperluas kebakaran,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman hingga pendinginan untuk memastikan api tidak kembali muncul.
Norsan juga menyebut arahan Presiden mencakup pengerahan 1.000 perwira untuk mengedukasi masyarakat mengenai pembukaan lahan tanpa bakar sebagai upaya mencegah kebakaran berulang.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat koordinasi, luas karhutla di Kalbar selama periode 1 Januari hingga 31 Juli 2026 mencapai sekitar 38.310,86 hektare. Kabupaten Ketapang menjadi salah satu wilayah dengan dampak kebakaran terluas.
Norsan meminta perangkat daerah serta bupati dan wali kota terkait memastikan pemadaman dan pendinginan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara dituntaskan. Pemantauan tetap harus dilakukan meskipun api telah padam untuk mengantisipasi kemunculan kembali titik api.
Sementara itu, pakar teknik sipil Universitas Panca Bhakti Pontianak, Arif Parabi, menyoroti pentingnya pengelolaan gambut berdasarkan karakteristik lahan dan kondisi hidrologis.
Menurutnya, penurunan muka air gambut saat kemarau meningkatkan risiko kebakaran bawah permukaan yang sulit dideteksi dan berpotensi menghasilkan asap dalam jumlah besar.
Melalui koordinasi dengan akademisi dan pakar, Pemprov Kalbar berupaya memperkuat kebijakan mitigasi berbasis data dan kondisi ekologis guna menekan risiko karhutla secara berkelanjutan.
