NGABANG – Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, secara resmi membuka kegiatan sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) di Hotel Hanura, Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Sabtu (21/11/2026). Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Anggota DPR RI Komisi XII Dapil Kalimantan Barat 1, Cornelis, dengan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
Karolin menegaskan bahwa Proklim tidak boleh hanya dipandang sebagai ajang mengejar penghargaan atau kegiatan administratif semata untuk memperoleh bantuan pemerintah.
Menurutnya, program tersebut merupakan instrumen strategis untuk membangun kesadaran kolektif serta aksi nyata masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim melalui aspek adaptasi dan mitigasi.
“Proklim ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi pekerjaan dari seluruh dunia. Keberhasilannya tidak semata-mata ditentukan oleh pemerintah daerah, melainkan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, pemerintah desa, dunia usaha, lembaga pendidikan, hingga komunitas,” ujar Karolin di hadapan para camat, kepala desa, tokoh masyarakat yang hadir, warga Desa Amboyo Inti dan Kelompok Tani Go Green Binjai.
Karolin mengungkapkan bahwa persoalan sampah menjadi benang merah utama dalam upaya adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim. Namun, ia mengakui bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat dalam tata kelola persampahan, terutama akibat adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
Ia membeberkan, pengelolaan sampah di Kabupaten Landak saat ini masih bersifat public service obligation dengan pendapatan retribusi yang hanya berkisar Rp 400 juta per tahun. Di sisi lain, biaya operasional pengangkutan dan pengelolaan sampah untuk wilayah Kota Ngabang dan sekitarnya mencapai Rp 3,5 miliar setiap tahunnya.
“Artinya, kami menanggung kerugian sekitar Rp 3 miliar setahun hanya untuk mengurus sampah. Oleh karena itu, kami mohon dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan DPR RI agar arahan kepada daerah tidak hanya sebatas surat, tetapi juga disertai dukungan program nyata dan bantuan peralatan,” tutur Karolin.
Meski keterbatasan anggaran membayangi, Pemerintah Kabupaten Landak berkomitmen melakukan terobosan pada tahun depan. Pemkab berencana membangun tempat pemrosesan akhir dengan sistem sanitary landfill baru karena kapasitas kolam lama telah penuh, sekaligus memulai program pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga serta pengembangan budidaya maggot untuk mengurai sampah organik di Kota Ngabang.
“Kami akan mulai dengan kapasitas terbatas dan menganggarkan sekitar Rp 30 juta hingga Rp 50 juta untuk penampungan dan pelatihan kelompok masyarakat. Saya juga sudah meminta Kepala Dinas untuk berkoordinasi dengan offtaker agar sampah plastik dan organik yang dipilah masyarakat memiliki nilai ekonomis dan dapat dijual,” kata Karolin.
Karolin turut mengingatkan bahaya mikroplastik yang kini menjadi sorotan tenaga kesehatan karena berpotensi memicu berbagai penyakit serius, mulai dari strok hingga kanker. Ia mengajak warga untuk memisahkan sampah organik dan anorganik demi mewujudkan Kabupaten Landak yang tangguh terhadap perubahan iklim.
“Mari kita jadikan Program Kampung Iklim sebagai gerakan bersama membangun ketahanan masyarakat dan mewujudkan Kabupaten Landak yang lebih hijau, sehat, tangguh, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi XII Fraksi PDI Perjuangan, Cornelis, menyatakan bahwa kehadirannya merupakan bentuk fungsi pengawasan sekaligus dukungan anggaran bagi program lingkungan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh konstituen di daerah.
“Kami dari Komisi XII mendukung penuh anggaran dan program yang berpihak pada kepentingan rakyat. Kami datang langsung untuk memastikan program kementerian ini sampai dan dipahami oleh masyarakat di bawah,” ujar mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode tersebut.
Cornelis juga menyoroti persoalan krisis iklim global yang mengancam wilayah pesisir, termasuk Kalimantan Barat, serta tingginya timbulan sampah di Indonesia. Ia menilai beban pengelolaan sampah dan lingkungan hidup tidak adil jika sepenuhnya dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota yang kapasitas fiskalnya terbatas akibat pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU).
“Persoalan lingkungan dan sampah ini tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah karena pendapatan asli daerah mereka terbatas dan DAU juga dipotong. Harusnya ada pembagian porsi yang proporsional, misalnya 80 persen pemerintah pusat dan 20 persen daerah,” tegas Cornelis yang juga duduk di Badan Anggaran DPR RI.
Menutup arahannya, Cornelis menekankan bahwa perubahan perilaku menjaga lingkungan harus dimulai dari lingkup terkecil, yakni keluarga, dengan membiasakan anak-anak memilah dan membuang sampah pada tempatnya.
“Menjaga lingkungan untuk kepentingan dunia dan masyarakat harus dimulai dari keluarga dan anak-anak kita sendiri, sementara pemerintah hadir memberikan fasilitas serta tuntunan,” ucap Cornelis.

















