NGABANG — Bupati Landak Karolin Margret Natasa menegaskan bahwa pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bukan sekadar urusan teknis pemerintahan, melainkan cerminan budaya dan peradaban masyarakat.
Hal itu disampaikan Karolin saat membuka secara langsung kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Penanganan Sampah, Kedaruratan Pengelolaan B3, dan Pengelolaan Sampah B3 di Hotel Hanura, Ngabang, Kabupaten Landak, Minggu (22/11/2026).
Kegiatan yang merupakan hasil kerja sama antara Komisi XII DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI tersebut turut dihadiri Anggota Komisi XII DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 1, Cornelis, yang juga merupakan mantan Bupati Landak dan mantan Gubernur Kalimantan Barat.
Adapun peserta sosialisasi terdiri atas siswa sekolah menengah atas (SMA), para penggiat, serta komunitas lingkungan di Kabupaten Landak.
Karolin menyoroti tantangan besar yang dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak seiring pesatnya perkembangan Kota Ngabang yang kian menyerupai kawasan metropolitan.
Pertumbuhan jumlah penduduk, aktivitas kampus, sekolah, hingga operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat volume timbulan sampah dan limbah terus meningkat setiap harinya.
“Pengelolaan sampah itu merupakan bagian dari budaya dan peradaban. Sadar akan kebersihan, peduli terhadap lingkungan, itu memang merupakan hasil dari kebiasaan dan tanggung jawab,” ujar Karolin di hadapan para peserta.
Karolin mengungkapkan, setiap pemerintah daerah saat ini menghadapi beban anggaran yang sangat berat dalam mengurus persoalan sampah. Untuk wilayah sekitar Kota Ngabang saja, Pemkab Landak membutuhkan anggaran sebesar Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar per tahun guna membiayai operasional pengelolaan sampah.
Namun, beban anggaran tersebut tidak sebanding dengan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan. Penerimaan retribusi sampah di Kabupaten Landak maksimal hanya terkumpul sekitar Rp 500 juta per tahun.
“Diminta bayar iuran sampah tidak mau, tapi buang sampah sesuka hati. Di luar negeri, buang sampah itu bayar dan dihitung per titik. Di Indonesia ini masih gratis, kalaupun bayar paling Rp 10.000 sampai Rp 15.000 untuk rumah tangga, itu pun masih susah,” kata Karolin.
Padahal, lanjut Karolin, apabila pengangkutan sampah terhenti sehari saja, masyarakat akan langsung merasakan dampaknya, mulai dari bau tidak sedap hingga akses jalan yang tertutup tumpukan sampah.
Selain memicu pencemaran lingkungan, tata kelola sampah dan genangan air yang buruk juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Karolin mengingatkan warga untuk mewaspadai merebaknya penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan chikungunya di tengah cuaca yang tidak menentu.
“Pulang dari sini, cek sekitaran rumah Anda, lihat adakah genangan air. Ada bekas ban atau got yang mampet, bersihkan, karena itu sumber penyakit. Chikungunya juga lagi tren di Kota Ngabang akibat nyamuk. Lingkungan rumahnya sendiri paling tidak diperhatikan agar kita bisa hidup sehat dan nyaman,” ucap Karolin.
Di sisi lain, Karolin melihat kehadiran generasi muda khususnya Generasi Z dan Generasi Alpha Dalam sosialisasi ini sebagai modal penting. Menurutnya, anak-anak muda cenderung memiliki kepedulian tinggi terhadap isu lingkungan sekaligus kreativitas untuk mengubah limbah menjadi peluang usaha.
Ia mencontohkan, sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos maupun media budidaya maggot untuk pakan ikan, sementara sampah plastik dapat didaur ulang menjadi produk bernilai jual seperti paving block atau batako.
“Bisnis dari sampah di Landak ini belum ditoleh. Sebenarnya di balik sampah itu ada potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan. Kalau adik-adik berminat berwirausaha mengelola limbah, bisnis dapat, cuan dapat, amal ibadah dapat, berkah pun dapat,” tutur Karolin.
Terkait penanganan limbah B3, Karolin juga meminta jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Landak untuk memahami prosedur teknis secara mendalam. Pasalnya, kesalahan dalam penyimpanan, pengangkutan, maupun penanganan limbah B3 termasuk potensi kontaminasi dari aktivitas pertambangan dapat menimbulkan risiko fatal bagi ekosistem dan keselamatan warga.
Karolin berharap sosialisasi dari Komisi XII DPR RI dan KLH/BPLH RI ini tidak berhenti pada tataran teori, melainkan melahirkan proyek percontohan (pilot project) pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Landak.
“Ke depannya tidak bisa lagi kita pakai cara lama. Dinas Lingkungan Hidup harus proaktif bekerja sama dengan kelompok masyarakat rumah tangga sampai ke offtaker. Jika ada fokus untuk pilot project percontohan di Kabupaten Landak, kami sangat siap berkomunikasi dan berkoordinasi,” pungkas Karolin.

















