AKSARALOKA.COM, ENTIKONG – Proses lelang pengelolaan terminal barang Internasional (TBI) yang dilakukan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan Wilayah XIV Kalimantan Barat, mendapat penolakan.
Penolakan datamg dari warga, asosiasi hingga pemerintah desa.
Ketua ASPPINDO, Christ Lomon, mengatakan, mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, bahwa pembangunan PLBN dan berbagai fasilitas negara dengan megah dan modern hendaknya ditindaklanjuti oleh jajaran menteri kabinetnya. Serta memberdayakan potensi masyarakat perbatasan agar pertumbuhan dan roda ekonomi segera pulih dan tumbuh dengan cepat.
Dia menuturkan, oleh karenanya salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat perbatsan yaitu dengan memberi kepercayaan kepada mereka untuk berperan dalam setiap kegiatan usaha disini.
Menurut Christ, jika BPTD memaksakan pelelangan dan pengelolaan jatuh ke perusahaan luar, maka pengusaha lokal setempat gigit jari. Hal itu jelas tidak sejalan dgn visi Nawa Cita, Presiden Joko widodo, yaitu membangun negara dari pinggiran atau perbatasan negara.
“Memang saya dengar lanjut tadinya sudah ada yang ditunjuk sebagai pengelola TBI. Tapi ternyata dianggap tidak mampu. Maka BPTD harus mmberi peluang kpd perusahaan lainnya yang punya kemampuan di perbatasan untuk diberi kepercayaan,” kata Christ.
Oleh karena itu, dia menambahkan, melalui asosiasi pengusaha dan tokoh masyarakat perbatasan, meminta agar pengelolaan TBI diberikan kepercayaan penuh kepada pengusaha lokal yang punya kemampuan untuk mengelolanya.
“Kami yakin masih ada perusahaan lokal perbatasan Entikong yang mampu, hanya BPTD belum maksimal mencari informasinya,” ujar Christ.
Selain persoalan lelang pengelolaan TBI, lanjut Christ, harus diakui bangunan TBI yang ada saat ini kurang memadai sebagai pelabuhan darat, terutama kapasitasnya yang kecil.
“TBI itu hanya megah bangunannya, tapi fungsinya sebagai penampung container sangat terbatas, demikian pula jalan masuknya, container yang 20 feet saja susah masuk karena jalannya terlalu kecil dan belokannya terlalu mematah,” keluhnya.
Ketua Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Perbatsan, Endang Rosmiati, pihak BPTD belum pernah mensosialisasikan keberadaan TBI kepada pengusaha perbatasan. Sehingga banyak pengusaha dan masyarakat yang belum paham tentang TBI tersebut.
“Anehnya lagi, tahu-tahu pengelolaannya mau dilelang. Yang menjadi pertanyaan, apakah pengusaha di perbatasan tidak ada yang mampu?” Kesal Endang.
Menurut Endang, pengusaha lokal pasti ada yang mampu, seperti grup PT. SGB. Mereka sudah berpengalaman dalam urusan cargo, bongkar muat dan angkutan.
“Sapa yang tidak kenal dengan Dominikus Dat, meski sudah wafat, anak-anaknya masih melanjutkan usaha angkutannya,” ucap Endang.
Endang menyatakan, usahawan, UMKM sangat mendukung jika pengelolaan TBI diserahkan kepada pengusaha lokal perbatasan.
Sementara itu, Kepala Desa Entikong, Kiki, berharap agar BPTD memberikan prioritas dan kesempatan kepada pengusaha lokal diperbatasan.
“Keberadaan pengusaha lokal perlu menjadi perhatian. Jangan sampai keberadaannya tidak dipandang,” pungkas Kiki.
