Beranda Kesehatan Kepala BKKBN Kalbar Akui Kekurangan SDM Pendataan Jadi Kendala Intervensi Program
Kesehatan

Kepala BKKBN Kalbar Akui Kekurangan SDM Pendataan Jadi Kendala Intervensi Program

Kliwon Hariyanto2 min baca
69
×

Kepala BKKBN Kalbar Akui Kekurangan SDM Pendataan Jadi Kendala Intervensi Program

Sebarkan artikel ini

AKSARALOKA.COM, KETAPANG-Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Pintauli Romangasi Siregar mengakui kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas untuk melakukan pendataan juga jadi salah satu kendala BKKBN untuk mengambil langkah intervensi dari sejumlah program yang sudah berjalan.

“Hal ini kami sampaikan saat melakukan pertemuan dengan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kabupaten Ketapang, yang digelar di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DSP3AKB) beberapa hari lalu,” kata Pinta, Senin 22 Januari 2024.

Menurut Pinta, dari 20 hanya ada delapan kecamatan yang terisi oleh petugas PKB. Padahal sejatinya sesuai aturan yang ada satu PKB nya paling tidak melakukan tugas di tiga desa.

“Jumlah SDM yang mengelola sangat minim di Ketapang, dari 20 kecamatan yang terisi hanya delapan, yang lain kami gunakan salah satu Kasi di kecamatan jadi penanggungjawab di kecamatan. Seharusnya tiap desa itu ada, tapi kami buat aturan paling minimal mereka membina tiga desa, jadi kalau disini ada 300 desa berarti jumlahnya ada 100,” jelas Pinta.

Pinta juga mengatakan, dari hasil pertemuan itu, permasalahan terkait kurangnya PKB sudah mendapatkan beberapa solusi.

Salah satu opsi yang akan digunakan oleh BKKBN adalah dengan memberdayakan pramusaji di Balai Penyuluh KB agar dapat melakukan pekerjaan yang berkaitan administrasi.

“Terkait hal ini kami berinisiatif di lapangan setiap balai ada pramusaji, mereka ini bukan double job sebutannya, kita berharap mereka bisa kita manfaatkan secara teknis untuk yang berkaitan administrasi, seperti itu yang kita sepakati,” jelas Pinta.

Menanggapi hal Itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang, A. Tri Kurniasih menyatakan selama penerimaan P3K untuk tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) pihaknya masih kesulitan dari segi persyaratan. Untuk itu, juga akan diterima pemindahan PKB dari kabupaten/kota lain di Kalbar.

“Kekurangan PKB itu dari provinsi akan ditambahkan mungkin relokasi dari kabupaten lain, ada dari Kubu Raya ke Ketapang dari KKU juga, kami tentu dengan senang hati menerima karena di kecamatan kami karena masih banyak yang kosong,” ujar Asih.

Asih menambahkan, kendalanya memang untuk penerimaan P3K untuk PKB itu persyaratannya yang jadi kesulitan bagi pihaknya.

“Karena dari daerah tidak ada tenaga kontrak yang khusus penyuluhan KB karena arahan pusat hanya tenaga pengamanan dan pramusaji dan itu tidak masuk untuk penyuluhan,” pungkas Asih.

69

Pos Terkait

Kesehatan
CEO Normah Hospital Ingatkan Bahaya Berat Badan Picu Penyakit Kronis
Kesehatan
Desa Merabuan Sambas Dukung Penerapan Posyandu ILP
Kesehatan
Kepedulian Karolin Terhadap Kesehatan Masyarakat Landak Patut Diapresiasi
Kesehatan
Komitmen Branding Berkelanjutan, NMSC Kuching Raih BrandLaureate Award 2024
Kesehatan
Hari Bhayangkara ke 78, Polresta Pontianak Gelar Donor Darah
Kesehatan
Perluas Kepesertaan hingga Pelosok Desa, BPJS-TK Gelar Pelatihan Wadah Perisai
Kesehatan
Harisson Tekankan Perlu Keterlibatan Semua Pihak Cegah Stunting
Kesehatan
TP PKK Kalbar Getol Hadirkan Berbagai Inovasi Untuk Atasi Stunting
Kesehatan
Cegah Stunting di Kalbar dengan Konvergensi dan Kolaborasi Bersama Dinas dan Instansi
Kesehatan
Bahas Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting, BKKBN Kalbar Gelar Rakerda 

Respon (69)

Komentar ditutup.

Baca Juga