Harisson Minta Semua Pihak Pedulu dan Lestarikan Hutan dan Lahan di Kalbar

PONTIANAK – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Antisipasi dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Rabu (7/8/2024).

Harisson menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.

“Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Antisipasi dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024” pada hari ini adalah sebagai tindak lanjut dari amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang mengamanatkan kepada Gubernur untuk melaksanakan arahan-arahan kepada semua pihak yang terkait melalui rapat koordinasi seperti ini,” kata Harisson.

Lanjutnya, ia menyampaikan bahwa Gubernur memiliki tanggung jawab besar atas langkah yang dilakukan dalam pencegahan dan menanggulangi karhutla.

“Sebagai Gubernur, saya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki langkah-langkah strategis dan efektif dalam mencegah serta menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang dapat merusak lingkungan serta membahayakan kehidupan masyarakat,” lanjutnya.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman serius yang harus dihadapi bersama. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merusak ekosistem dan mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu, perlunya kerjasama secara sinergis dan berkesinambungan dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

“Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas kerja keras semua pihak, baik Kodam XII/Tanjungpura, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pihak Swasta serta semua unsur dari Pemerintah Pusat serta masyarakat Kalbar dalam upaya pengendalian dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berkat kerja yang sinergis oleh para pihak, kita bisa menekan luas kebakaran hutan dan lahan yang signifikan dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Berdasarkan Prediksi BMKG, sebagian wilayah Prov Kalbar memasuki musim kemarau pada akhir bulan Juni 2024, dengan prediksi puncak kemarau pada bulan Juli – Agustus 2024.

“Hal ini tentunya meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga kita harus berupaya keras untuk menurunkan angka ini dengan berbagai langkah pencegahan dan penanggulangan yang efektif,” ucapnya.

Tak hanya itu, pada bulan Juli sampai saat ini Kalimantan Barat masih diselimuti asap akibat kebakaran hutan dan lahan terjadi dimana-mana.

Pemprov Kalbar telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Asap melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No 3502/BPBD/2024 tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Tahun 2024.

“Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan baik antisipasi dini melalui Penyadartahuan (kampanye, sosialisasi, publikasi media massa, media sosial, dll), Aktivasi Posko, Pelatihan, Peningkatan Kapasitas, Pembinaan Kelompok dan Relawan, Koordinasi dan komunikasi intensif antar stakeholder, Peningkatan peran serta masyarakat melalui MPA dan Peningkatan Pengawasan Kepatuhan Perusahaan Perkebunan dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Maupun kegiatan Aksi Dini melalui Rapat Koordinasi, Pengendalian Karhutla Operasi Modifikasi Cuaca, Patroli Terpadu dan Mandiri, Apel Kesiapsiagaan, Operasi Pembasahan Gambut Rawan kekeringan (OPGRK), Operasi Pemadaman Darat, Restorasi Gambut melalui 3R (Rewetting, Revegetasi dan Revitalisasi) hingga menjaga Mata Pencaharian Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sektor Perkebunan dan Kehutanan serta Operasi Penegakan Hukum,” ungkapnya.

Harisson melanjutkan bahwa Koordinasi antar instansi dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/Polri, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Relawan sangat diperlukan agar penanganan bencana asap dapat dioptimalkan secara cepat, tepat dan terpadu.

“Sebagai informasi, luas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat berdasarkan data direktorat pengendalian kebakaran hutan dan lahan periode 1 Januari s.d 31 Juni 2024 yaitu sebesar 1.790,51 hektar. Hotspot (titik panas) pada satellite NASA-TERRA/AQUA Periode 1 Januari – 05 Agustus 2024 pada Semua Confident dengan jumlah 990 Titik dengan jumlah terbanyak pada bulan Juli sebanyak 647 titik, berdasarkan data hotspot terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada bulan Juli Tahun 2024 ini, Hal ini harus kita antisipasi dan tangani segera agar kebakaran tidak semakin meluas dan mempengaruhi aktivitas masyarakat,” katanya.

Sebelum menutup sambutannya, orang nomor satu di Kalbar ini meminta agar semua pihak dapat bekerjasama dan bahu membahu dalam upaya pengendalian karhutla di Prov Kalbar.

“Pada kesempatan yang baik ini dalam Rapat Koordinasi (RAKOR) Antisipasi dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Barat, Saya menegaskan agar semua pihak secara intensif, kontinyu dan konsisten melakukan upaya pengendalian karhutla. Mari kita semua bahu membahu bekerja sama dalam upaya penanggulangan karhutla. Prioritaskan upaya pencegahan dengan pelibatan unsur-unsur satuan wilayah, aparat daerah, stakeholders, dan masyarakat pada tingkat desa/tapak,” tegasnya.

Ia berharap Rakor yang diadakan pagi ini menjadi momen untuk memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat.

“Marilah kita jadikan rapat koordinasi ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dan kerjasama kita dalam menjaga kelestarian hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat. Saya yakin, dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, kita dapat mengatasi tantangan ini dan mewujudkan Kalimantan Barat yang lebih hijau, sehat, dan sejahtera,” tutupnya.

Rakor juga dihadiri oleh Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr. Ir. Mahfudz,M.P., Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, atau yang mewakili, Deputi Bidang Konstruksi, Operasi dan pemeliharaan, BGRM Dr. Tris Raditian, ST.MM. Plt. Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat, BNPB; Andria Yuferryzal, S.E,.M.Si., Ketua TRGMD Provinsi Kalimantan Barat, Bupati/Pj.Bupati dan Pj. Wali Kota se-Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat, General Manager PT. Angkasa Pura II Cabang Bandara Supadio Pontianak, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.