PONTIANAK – Tokoh Kalimantan Barat, Muhammad Husni Thamrien, angkat suara terkait memanasnya hubungan antara Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan.
Ketegangan keduanya mencuat setelah polemik penempatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Husni Thamrien menilai disharmonisasi itu seharusnya tidak perlu terjadi.
“Sebagai bagian dari masyarakat Kalimantan Barat, saya merasa miris melihat informasi di media sosial dan media massa tentang ketidakharmonisan antara Gubernur dan Wakil Gubernur. Saya berharap polemik ini segera diakhiri,” ujarnya, Kamis (11/12/2025) malam.
Haji Thamrien, yang merupakan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kalbar, juga dikenal sebagai Pendiri Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (PFKPM), Ketua Umum Masyarakat Madani Kalbar, serta mantan Ketua Komisi B DPRD Mempawah.
Ia menilai bahwa sebagai pejabat negara, gubernur dan wakil gubernur hendaknya memiliki sikap berjiwa besar dan memahami tugas pokok serta fungsi masing-masing sesuai amanat UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 33/2018 terkait tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
“Gubernur dan wakil gubernur adalah satu paket, meski memiliki tugas dan wewenang berbeda. Keduanya harus bersinergi dalam menjalankan mandat,” tegasnya.
Husni juga menyesalkan pernyataan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan yang dinilai menyeret isu bernuansa etnis.
“Sejujurnya, saya menyesalkan ‘curhat-curhat’ Pak Wakil Gubernur yang akhirnya menarik hal-hal bernuansa etnis. Sikap seperti ini tidak baik bagi masyarakat Kalbar,” ucapnya.
Ia menambahkan, polemik tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara internal tanpa melibatkan elemen masyarakat.
Namun kondisi kian keruh saat sejumlah tokoh dan kelompok masyarakat ikut melontarkan pernyataan provokatif di media sosial maupun media massa.
“Tokoh-tokoh ini mestinya mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur untuk bermusyawarah, bukan justru memperkeruh keadaan,” kata Husni.
Karena itu, ia mengimbau para tokoh, elit politik, dan elemen masyarakat untuk menahan diri dan bila perlu menginisiasi upaya musyawarah guna mencairkan hubungan kedua pimpinan daerah tersebut.
“Saya berharap perselisihan ini tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Kalbar membutuhkan stabilitas dan keselarasan kepemimpinan,” ujarnya.
Menurutnya, Kalbar saat ini menghadapi tantangan serius mulai dari ketimpangan infrastruktur, kemiskinan, hingga indeks pembangunan manusia yang tertinggal, ditambah keterbatasan fiskal yang menempatkan daerah dalam bayang-bayang defisit.
“Untuk mengatasi semua persoalan ini, pemerintah daerah harus harmonis, kompak, dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Terkait polemik pelantikan pejabat eselon II, ia meyakini Pemprov Kalbar telah menerapkan sistem meritokrasi.
“Sebagai mantan Ketua Komisi B DPRD Mempawah, saya memahami sistem meritokrasi ini. Saya juga tahu saat Pak Ria Norsan menjadi Wakil Gubernur periode 2018–2023, ia tidak marah ketika Gubernur Sutarmidji menempatkan pejabat eselon II tanpa koordinasi intens,” pungkasnya.
