SEMARANG – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih penghargaan atas capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 dengan kategori tinggi dan menempati peringkat keempat terbaik nasional. Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan evaluasi nasional capaian IDI di Hotel Horison Ultima Sentraland, Semarang, Kamis (21/5/2026).
Kalimantan Barat mencatat skor IDI 86,17, tertinggi di Pulau Kalimantan sekaligus menempatkannya di jajaran empat besar nasional.
Penghargaan diterima langsung Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dari Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry B. Harmadi.
IDI merupakan instrumen untuk mengukur kualitas demokrasi di setiap provinsi, meliputi aspek kebebasan sipil, hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi.
Usai menerima penghargaan, Ria Norsan menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga iklim demokrasi yang kondusif di Kalbar.
“Ini membuktikan bahwa demokrasi di Kalbar berjalan baik. Kebebasan berpendapat terjaga, pemilu berlangsung aman, dan ruang partisipasi publik terus kita buka. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi,” ujarnya.
Ia berharap capaian IDI Kalbar terus meningkat seiring meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan keharmonisan masyarakat.
Menurutnya, salah satu indikator penilaian IDI berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Saat ini, IPM Kalbar tercatat mencapai 72,09 dan ditargetkan meningkat hingga 75 pada tahun-tahun mendatang.
“Jika IPM meningkat, maka kualitas demokrasi melalui IDI juga akan semakin baik,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kalbar, lanjut dia, akan terus mendorong pendidikan politik, transparansi pemerintahan, serta memperkuat kolaborasi dengan media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalbar untuk terus merawat demokrasi yang damai, inklusif, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Lodewijk F. Paulus, mengatakan evaluasi IDI penting untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
“Melalui forum evaluasi nasional capaian IDI ini, kita diharapkan dapat bersama-sama melakukan evaluasi terhadap indikator demokrasi secara berkesinambungan, terukur, dan strategis guna memperkuat kemajuan demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.
Indeks Demokrasi Indonesia sendiri merupakan instrumen resmi yang digunakan untuk mengukur perkembangan dan kualitas demokrasi di berbagai daerah di Indonesia. Skor IDI diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan instansi terkait lainnya.
