LANDAK — Tertekannya ruang fiskal dan ekspektasi publik terhadap pembangunan yang terus meninggi, tahun pertama kepemimpinan Bupati Landak Karolin Margret Natasa bersama Wakil Bupati Erani menunjukkan pilihan strategi yang tegas, mengamankan layanan dasar lebih dahulu, sambil menggerakkan pembangunan infrastruktur secara bertahap dan terukur.
Satu tahun pertama kepemimpinan Karolin–Erani menunjukkan pola pembangunan yang bertumpu pada penguatan layanan dasar masyarakat. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang mempersempit ruang fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Landak memilih strategi konsolidasi, memastikan sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan stabilitas pangan tetap terjaga, sembari melakukan pembangunan infrastruktur secara bertahap.
Dengan luas wilayah sekitar 9.909 kilometer persegi dan penduduk lebih dari 400 ribu jiwa, kebutuhan layanan publik di Landak terus meningkat. Namun, kapasitas fiskal daerah yang terbatas membuat pemerintah harus menyusun skala prioritas yang ketat sepanjang tahun pertama pemerintahan.
Karolin menegaskan, tahun pertama difokuskan untuk memperkuat fondasi layanan masyarakat.
“Kami menyadari ruang fiskal daerah tidak longgar. Karena itu, kami memilih memastikan layanan dasar masyarakat tetap berjalan optimal sebagai prioritas utama,” ujar Karolin di ngabang, Minggu (22/02/2026)
Penguatan layanan kesehatan rujukan
Salah satu capaian paling menonjol berada di sektor kesehatan. Pemerintah daerah meresmikan layanan hemodialisa di RSUD Landak, sebuah langkah yang telah lama ditunggu masyarakat.
Sebelum layanan ini tersedia, pasien gagal ginjal kronis dari berbagai kecamatan di Landak harus menjalani terapi rutin ke Pontianak. Jarak tempuh yang panjang tidak hanya menambah biaya transportasi keluarga pasien, tetapi juga meningkatkan risiko medis akibat keterlambatan terapi.
Dengan operasional unit hemodialisa di RSUD, pasien kini dapat menjalani perawatan lebih dekat dari tempat tinggal. Pemerintah daerah menilai kehadiran layanan ini sebagai salah satu indikator peningkatan kualitas layanan kesehatan rujukan di kabupaten.
“Kehadiran layanan hemodialisa ini adalah komitmen kami agar masyarakat Landak tidak lagi terbebani perjalanan jauh untuk mendapatkan terapi rutin,” kata Karolin.
Penguatan sektor kesehatan juga dilakukan melalui operasional Rumah Pemulihan Gizi di Ngabang. Fasilitas ini dirancang sebagai pusat intervensi intensif bagi balita dengan gizi kurang dan gizi buruk yang tidak menunjukkan perbaikan melalui layanan puskesmas.
Melalui pendekatan terintegrasi, mulai dari pemenuhan nutrisi, pemantauan medis, hingga edukasi keluarga, pemerintah berharap penanganan stunting dapat lebih terarah. Program ini menjadi bagian dari strategi konvergensi percepatan penurunan stunting yang terus didorong pemerintah daerah.
Karolin menambahkan, intervensi gizi harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.
“Penanganan stunting tidak bisa parsial. Kita harus hadir dari sisi medis, gizi, dan edukasi keluarga agar hasilnya benar-benar berdampak,” ujarnya.
Digitalisasi layanan puskesmas
Selain penguatan layanan rujukan, pemerintah juga mulai memperbaiki layanan primer. Di Puskesmas Ngabang, misalnya, telah diterapkan sistem Infokes (informasi kesehatan) untuk mempercepat pencatatan pasien dan pelaporan layanan.
Digitalisasi ini bertujuan memperpendek waktu tunggu masyarakat sekaligus meningkatkan akurasi data kesehatan daerah. Pemerintah Kabupaten Landak memandang modernisasi puskesmas sebagai fondasi penting, mengingat sebagian besar penduduk masih mengandalkan layanan kesehatan tingkat pertama.
“Modernisasi layanan primer penting agar masyarakat mendapat pelayanan yang cepat, akurat, dan manusiawi,” kata Karolin.
Langkah digitalisasi juga sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang menekankan pelayanan publik berbasis data.
Polemik PBI JKN
Tantangan besar muncul pada awal 2026 ketika terjadi penonaktifan massal peserta PBI JKN secara nasional. Data Pemerintah Kabupaten Landak menunjukkan 19.171 warga terdampak kebijakan tersebut.
Situasi ini berpotensi menimbulkan kerentanan baru, terutama bagi masyarakat miskin yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan.
Karolin merespons dengan pendekatan mitigatif. Ia memastikan layanan kegawatdaruratan tetap berjalan bagi warga yang membutuhkan penanganan medis segera. Pemerintah daerah juga menginstruksikan perangkat desa dan puskesmas aktif mendampingi warga dalam proses verifikasi dan pengusulan kembali kepesertaan.
“Kami tidak ingin masyarakat yang membutuhkan justru terputus dari layanan kesehatan. Pemkab Landak akan terus mengawal proses verifikasi agar warga yang berhak bisa kembali terjamin,” tegas Karolin.
Langkah lain yang ditempuh adalah membuka jalur reaktivasi bagi pasien dengan penyakit katastropik melalui mekanisme usulan berjenjang. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah warga rentan terputus dari layanan kesehatan selama masa penertiban data nasional.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa penataan data memang penting agar bantuan tepat sasaran, namun aspek kemanusiaan tetap harus menjadi pertimbangan utama.
Gerakan Pangan Murahi
Di sektor ekonomi rakyat, program Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi salah satu intervensi yang paling konsisten dilakukan sepanjang tahun pertama.
Kegiatan ini digelar di sejumlah kecamatan dengan melibatkan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Komoditas yang dijual umumnya meliputi beras SPHP, gula pasir, minyak goreng, telur hingga gas elpiji 3 kilogram.
Harga yang dipatok berada di bawah harga pasar sehingga membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan.
“Kami ingin memastikan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama saat momentum hari besar,” ujar Karolin.
Efektivitas program ini turut tercermin dari capaian Kabupaten Landak yang meraih Juara II TPID Kabupaten/Kota Berprestasi kawasan Kalimantan.
Infrastruktur jalan bergerak bertahap
Di tengah berbagai capaian layanan dasar, sektor infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Aspirasi masyarakat terhadap peningkatan jalan kabupaten terus menguat, terutama di wilayah pedalaman yang menjadi sentra pertanian.
Data Dinas PUPR Kabupaten Landak menunjukkan pembangunan jalan tetap berjalan melalui skema peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan berkala.
Namun, pemerintah daerah secara terbuka mengakui percepatan pembangunan belum dapat dilakukan maksimal.
“Kami memahami harapan masyarakat terhadap perbaikan jalan. Pemerintah daerah akan terus bekerja secara bertahap sesuai kemampuan fiskal yang tersedia,” kata Karolin.
Pendekatan ini dipilih untuk menjaga kondisi jalan tetap fungsional sambil menunggu kapasitas fiskal yang lebih longgar.
Menatap tahun kedua
Memasuki tahun kedua pemerintahan, tantangan utama tetap pada keseimbangan antara ekspektasi pembangunan dan keterbatasan fiskal.
Pemkab Landak menyatakan akan terus memprioritaskan penguatan layanan kesehatan, perluasan Gerakan Pangan Murah, peningkatan kualitas tata kelola, serta percepatan infrastruktur secara bertahap.
Dengan fondasi layanan dasar yang mulai menguat, mulai dari hemodialisa RSUD, Rumah Pemulihan Gizi, digitalisasi puskesmas, hingga intervensi inflasi, Pemkab Landak kini memasuki fase berikutnya, yakni menjaga momentum sambil mencari ruang fiskal untuk mempercepat pembangunan yang lebih luas.
Di Kabupaten Landak yang wilayahnya luas dan tantangan geografisnya tidak ringan, tahun pertama ini menunjukkan arah yang jelas, pembangunan dijalankan bertahap dengan penekanan kuat pada layanan yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat.
