Aksaraloka.com, PONTIANAK – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Yuliana, meminta pihak sekolah turut aktif mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya benar-benar dirasakan siswa sesuai tujuan pemerintah.
Menurut Yuliana, pengawasan dari sekolah menjadi bagian penting untuk memastikan kualitas dan pelaksanaan program berjalan sesuai harapan para penerima manfaat.
“Ya, kita juga menyampaikan dan memberi saran kepada pihak sekolah untuk ikut mengawasi program ini, supaya sesuai dengan harapan daripada siswa yang menerima manfaat tersebut,” kata Yuliana usai Diskusi Daerah kolaborasi antara BEM Se-Kalimantan wilayah Kalbar dan BEM PTNU Korda Kalbar, di Universitas OSO, Jalan Untung Suropati, Pontianak, Kalbar, Selasa (2/6/2026).
Selain menyoroti pelaksanaan MBG, Komisi V DPRD Kalbar juga terus memantau pemerataan layanan pendidikan di berbagai daerah.
Sebagai mitra kerja yang membidangi SMA, SMK, dan SLB, DPRD menemukan masih ada sejumlah wilayah yang membutuhkan tambahan fasilitas pendidikan menengah.
Yuliana mencontohkan hasil monitoring lapangan di Kabupaten Sanggau yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak pembangunan sekolah menengah atas.
Di salah satu desa, jumlah lulusan SMP setiap tahun mencapai lebih dari 200 siswa, namun akses ke jenjang SMA masih terbatas.
“Kemarin kami turun monitoring terkait lima sekolah SMP yang memang memerlukan SMA. Di daerah Sanggau ada satu desa yang setiap tahun jumlah lulusannya lebih dari 200 siswa. Mereka meminta bantuan kepada kami dan Dinas Pendidikan untuk memperjuangkan pembangunan sekolah di daerah tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan sekolah baru diperlukan untuk mencegah angka putus sekolah akibat keterbatasan akses pendidikan lanjutan.
Di sektor kesehatan, Yuliana menilai tantangan terbesar masih berada pada pemerataan tenaga medis, khususnya dokter spesialis dan perawat di daerah.
Ia mengatakan sejumlah rumah sakit daerah masih kesulitan menyediakan layanan spesialis karena keterbatasan tenaga kesehatan yang bersedia bertugas di wilayah kabupaten dan kawasan terpencil.
“Kemarin saat pembahasan LKPJ juga sudah kami sampaikan terkait program rumah sakit regional yang sudah dicanangkan sejak era Gubernur Sutarmidji. Kendala utama di daerah itu tenaga medis, terutama dokter spesialis, serta ketersediaan alat kesehatan,” katanya.
Komisi V DPRD Kalbar, lanjut Yuliana, terus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan pemenuhan tenaga medis melalui program pendidikan dan penempatan dokter spesialis di rumah sakit daerah, sehingga akses layanan kesehatan masyarakat dapat lebih merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Ia menegaskan, pemerataan pendidikan dan kesehatan harus menjadi perhatian serius pemerintah agar kualitas pelayanan publik dapat dirasakan secara setara hingga ke daerah-daerah pelosok.
