KETAPANG – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menerima audiensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat di Pendopo Bupati Ketapang, Senin (8/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola pembangunan daerah, sistem pengendalian intern pemerintah, serta upaya optimalisasi pendapatan daerah.
Dalam audiensi itu, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Rapalianto, Inspektur Kabupaten Ketapang Junaidi Firrawan, serta Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang Harto.
Tim BPKP memaparkan sejumlah program prioritas nasional dan daerah, meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sektor pendidikan, penanganan stunting, kesehatan, hingga dampak aktivitas perusahaan perkebunan dan pertambangan terhadap pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Alexander Wilyo menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah, khususnya dari sektor perkebunan dan pertambangan.
Menurutnya, Kabupaten Ketapang sebagai salah satu daerah penghasil komoditas perkebunan terbesar di Indonesia perlu memperoleh kejelasan mengenai mekanisme perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kita ingin mengetahui secara lebih jelas formula dan mekanisme perhitungan dana bagi hasil, baik dari sektor perkebunan maupun pertambangan. Sebagai daerah penghasil, tentu kita berharap pembagian yang diterima daerah dapat lebih proporsional dan mencerminkan kontribusi serta dampak yang ditanggung daerah,” ujar Bupati.
Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan terhadap investasi perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Ketapang. Menurutnya, optimalisasi penerimaan daerah dapat dilakukan melalui peningkatan pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemanfaatan aset daerah, serta penggalian potensi pendapatan lain yang selama ini belum dimaksimalkan.
Sementara itu, BPKP memberikan masukan terkait penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Penguatan fungsi pengendalian dinilai penting agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan lebih efektif, akuntabel, serta mampu memitigasi berbagai risiko sejak tahap awal.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Alexander Wilyo menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan masukan yang diberikan BPKP. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berterima kasih atas pendampingan dan masukan dari BPKP. Sinergi ini sangat penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas program pembangunan, serta mengoptimalkan potensi pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ketapang,” tegasnya.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif dengan fokus pada penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dan BPKP dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan, serta efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.
