KETAPANG – Pemerintah Kabupaten Ketapang memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan meski terdampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp500 miliar.
Keterbatasan fiskal justru dijadikan momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Komitmen tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Ketapang, yakni “Pembangunan Berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang Maju dan Mandiri”, yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo turun langsung meninjau kondisi ruas jalan Pelang–Kepuluk yang menjadi salah satu jalur vital bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Hasil peninjauan itu menjadi dasar penyusunan langkah strategis penanganan infrastruktur pada 2026.
Alexander Wilyo mengatakan pada ruas Pelang–Kepuluk, pemerintah akan melanjutkan pembangunan jalan menggunakan konstruksi tiang pancang yang dibiayai melalui APBD.
“Metode tersebut dipilih karena kondisi tanah gambut yang memerlukan penanganan khusus agar konstruksi jalan lebih kuat dan tahan lama,” ujarnya.
Pengerjaan akan dimulai dari ujung beton Kafe Merah yang menjadi salah satu titik kritis. Saat ini proses pengadaan dan tender proyek sedang berlangsung.
Sementara itu, ruas Kepuluk–Batu Tajam akan ditingkatkan melalui pengaspalan mulai dari kawasan Jembatan Kepuluk menuju Sungai Kulan.
“Perbaikan juga akan dilakukan di sejumlah titik kerusakan berat pada jalur Pengatapan hingga Batu Tajam untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran transportasi,” katanya.
Pelaksanaan pembangunan mengusung filosofi lokal “Bececat”, yakni bekerja secara bertahap namun konsisten dan berkelanjutan. Filosofi tersebut menjadi semangat pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang terukur dengan mengutamakan kualitas.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Ketapang juga terus membuka ruang kemitraan dengan dunia usaha guna mempercepat pembangunan tanpa mengurangi kualitas maupun sasaran program.
Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, menekan biaya logistik, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, khususnya di wilayah pedalaman.
Pemerintah Kabupaten Ketapang menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya tentang membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun kemandirian daerah melalui semangat gotong royong, kolaborasi, dan kerja keras demi mewujudkan Ketapang yang maju, mandiri, dan berkeadilan.
