LANDAK – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Landak melakukan inspeksi ke dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Binjai Wangi Raya Ngabang di Desa Amboyo Inti, Kamis (16/7/2026) pagi.
Inspeksi dilakukan sebagai bagian dari proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang menjadi salah satu persyaratan operasional dapur MBG.
Kepala Dinkes PPKB Kabupaten Landak, Susi, mengatakan inspeksi tersebut bertujuan memastikan seluruh standar higiene dan sanitasi telah dipenuhi oleh pengelola dapur.
“Hari ini kita melakukan inspeksi atau pemeriksaan sebagai salah satu persyaratan untuk pemenuhan SLHS. SPPG Amboyo Inti ini merupakan SPPG ke-27 dari total 35 SPPG di Kabupaten Landak yang mengajukan penerbitan SLHS,” ujarnya.
Berdasarkan hasil inspeksi yang dilakukan bersama tim Dinkes dan Puskesmas, dapur SPPG Amboyo Inti memperoleh nilai Indeks Kelayakan Laik (IKL) sebesar 92,3 persen.
Meski demikian, masih terdapat beberapa catatan yang perlu dilengkapi sebelum operasional berjalan secara optimal.
“Secara keseluruhan hasil IKL mencapai 92,3 persen. Hanya ada beberapa kekurangan seperti APAR yang masih kurang satu unit. Minimal tersedia dua hingga tiga APAR. Selain itu perlu ada jadwal pemeriksaan air bersih dan penambahan kolom indikator pada instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebelum air limbah dibuang keluar,” jelasnya.
Usai inspeksi, Dinkes PPKB Kabupaten Landak langsung menyerahkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) kepada pengelola dapur SPPG Yayasan Binjai Wangi Raya sebagai bukti telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Susi menegaskan, pengawasan terhadap dapur MBG tidak berhenti setelah sertifikat diterbitkan. Dinas Kesehatan akan tetap melakukan monitoring dan inspeksi secara berkala untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan tetap terjaga.
“Walaupun SLHS sudah diterbitkan, kami tetap akan melakukan monitoring, inspeksi, maupun sidak secara berkala ke seluruh SPPG di Kabupaten Landak,” katanya.
Ia juga memastikan Dinkes PPKB akan terus memberikan pendampingan kepada pengelola dapur MBG yang sedang melengkapi persyaratan administrasi maupun dokumen untuk memperoleh SLHS.
“Upaya pendampingan tetap kami lakukan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Kami menunggu kelengkapan administrasi dari setiap SPPG yang mengajukan SLHS,” tambahnya.
