banner 468x60
Kayong Utara

Sinergi TNI-Polri, Masyarakat dan Perusahaan Diperkuat, KPH Kayong Utara Percepat Penanganan Karhutla

×

Sinergi TNI-Polri, Masyarakat dan Perusahaan Diperkuat, KPH Kayong Utara Percepat Penanganan Karhutla

Sebarkan artikel ini

AKSARALOKA.COM, KAYONG UTARA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.

Upaya tersebut melibatkan UPT KPH Wilayah Kayong, TNI, Polri, masyarakat hingga pihak perusahaan.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian berada di Desa Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir.

Di lokasi tersebut, berbagai unsur bergerak bersama melakukan pemadaman dan pengendalian kebakaran agar tidak meluas ke wilayah lainnya.

Kepala UPT KPH Wilayah Kayong, Ponty Wijaya, mengatakan penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.

“Karhutla bukan persoalan yang dapat ditangani oleh satu pihak saja. KPH bersama TNI, Polri, masyarakat dan Artha Graha Peduli, yakni PT Cipta Usaha Sejati dan PT Jalin Vaneo, bergerak bersama menanggulangi Karhutla di Desa Mata-Mata dan desa lainnya di sekitar Kecamatan Simpang Hilir sejak Juli hingga sekarang,” ujar Ponty.

Ia menyebut dukungan pihak perusahaan menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat penanganan Karhutla di lapangan.

Bantuan diberikan dalam bentuk sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana pemadaman.

“Kami mengapresiasi dukungan dari pihak perusahaan. Dukungan yang diberikan, baik berupa SDM maupun sarana dan prasarana pemadaman, sangat membantu penanganan di lapangan. Apa yang dilakukan menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki kepedulian dan dapat mengambil bagian dalam penanganan Karhutla,” katanya.

Menurut Ponty, semakin banyak pihak yang terlibat, semakin kuat pula upaya bersama dalam mengendalikan kebakaran.

Selain unsur pemerintah, TNI, Polri dan perusahaan, masyarakat juga memiliki peran strategis.

OSebagai pihak yang berada paling dekat dengan wilayah rawan kebakaran, masyarakat dinilai dapat menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan melaporkan potensi kebakaran.

Respons cepat masyarakat, kata dia, dapat membantu mempercepat proses pelaporan dan pemadaman sekaligus mencegah api berkembang semakin luas.

Upaya kolaboratif tersebut tidak hanya difokuskan pada pemadaman, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan.

Sejumlah langkah yang dapat dilakukan antara lain patroli bersama, pemantauan kawasan rawan, deteksi dini, edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan kesiapan personel dan sarana pemadaman.

Karhutla yang terjadi sepanjang 2026 menjadi pengingat bahwa perlindungan hutan dan lingkungan membutuhkan komitmen serta keterlibatan bersama.

Pemerintah melalui KPH, TNI-Polri, masyarakat dan dunia usaha memiliki peran yang saling melengkapi dalam mencegah sekaligus menangani kebakaran.

UPT KPH Wilayah Kayong menegaskan akan terus membangun koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat upaya pencegahan dan penanganan Karhutla di wilayah kerjanya.

Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam menghadapi Karhutla.

Dengan bergerak bersama, penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif sehingga risiko kerusakan lingkungan serta dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.