PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto secara daring, Rabu (16/9/2026).
Ratas tersebut diikuti Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar, Danlanud Supadio, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, serta sejumlah gubernur dan unsur Forkopimda.
Pertemuan membahas perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah, termasuk evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam rapat itu, Kepala BNPB melaporkan luas karhutla yang masih terbakar secara nasional mencapai sekitar 393,8 hektare yang tersebar di enam provinsi. Penanganan dilakukan melalui operasi terpadu di darat dan udara.
Ria Norsan mengatakan capaian penanganan karhutla di Kalimantan Barat merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur. Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat kewaspadaan menurun.
“Karhutla belum selesai. Memang sebagian besar sudah berhasil kita tangani, tetapi masih ada yang membutuhkan penanganan. Apalagi karakteristik lahan gambut membuat api berpotensi muncul kembali,” ujar Norsan.
Menurut dia, operasi darat, operasi udara, patroli, hingga langkah pencegahan akan terus diperkuat. Penanganan terutama diarahkan untuk memastikan titik api benar-benar padam dan tidak kembali muncul.
“Karena itu, operasi darat, operasi udara, patroli dan pencegahan harus terus kita perkuat sampai kondisi benar-benar aman,” katanya.
Pemprov Kalbar bersama unsur terkait juga melanjutkan operasi water bombing untuk mendukung pemadaman dari udara. Sementara di darat, personel terus melakukan pemadaman, pendinginan, patroli, dan pemantauan terhadap kawasan yang memiliki potensi munculnya titik api.
Norsan mengatakan salah satu tantangan terbesar adalah karakteristik lahan gambut. Api dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan kembali muncul meski kobaran api di permukaan telah dipadamkan.
“Yang kita lakukan bukan hanya memadamkan api, tetapi bagaimana api tidak muncul kembali,” ujarnya.
OMC Masih Hadapi Tantangan Cuaca
Penanganan karhutla juga diperkuat melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan karena kondisi atmosfer relatif kering dan pertumbuhan awan hujan terbatas.
“OMC tetap kita dukung dan operasi udara juga terus berjalan sesuai kondisi di lapangan. Tetapi kondisi cuaca masih menjadi tantangan,” kata Norsan.
Karena itu, menurut dia, upaya penanganan di darat dan pencegahan tetap harus berjalan sembari menunggu kondisi hujan alami membaik.
Berdasarkan hasil evaluasi, penanganan karhutla secara masif dan berkelanjutan masih diperlukan setidaknya hingga awal November 2026. Fokusnya tidak hanya memadamkan api yang terlihat di permukaan, tetapi juga mencegah api kembali muncul, terutama di kawasan gambut.
Prabowo Tekankan Penegakan Hukum
Dalam ratas, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam karhutla.
Penelusuran diminta dilakukan secara menyeluruh terhadap korporasi maupun perorangan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain penegakan hukum, Presiden juga menekankan pentingnya pencegahan melalui edukasi dan pendampingan kepada masyarakat. Pemerintah bersama TNI dan Polri diharapkan memberikan dukungan, termasuk penyediaan peralatan dan penyuluhan, agar aktivitas pembukaan lahan tidak memicu kebakaran.
Pemerintah juga didorong melakukan kajian lebih mendalam bersama para ahli gambut, baik dari dalam maupun luar negeri. Kajian tersebut diharapkan menghasilkan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani karakteristik lahan gambut dan mencegah karhutla berulang.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Norsan menegaskan Pemprov Kalbar akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, TNI/Polri, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat.
“Pencegahan, patroli, penegakan hukum dan edukasi masyarakat harus berjalan bersama. Perlindungan masyarakat, kualitas udara, keselamatan penerbangan dan lingkungan menjadi prioritas kita,” tegasnya.
Norsan menambahkan, penanganan karhutla membutuhkan komitmen dan konsistensi seluruh pihak.
“Kita tidak boleh lengah. Seluruh kekuatan harus terus bergerak sampai karhutla benar-benar terkendali,” pungkasnya.
Turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar, Plt Kepala BPBD Provinsi Kalbar, serta Plt Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar.
