Aksaraloka.com, SINTANG – Pemerintah Kabupaten Sintang meminta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), aparatur pemerintah hingga RT dan tokoh masyarakat lebih aktif mendeteksi berbagai potensi persoalan sebelum berkembang menjadi konflik sosial.
Hal tersebut disampaikan Asisten I Setda Kabupaten Sintang, Yustinus, mewakili Bupati Sintang, dalam Sosialisasi FKDM Kabupaten Sintang di Pendopo Wakil Bupati Sintang, Rabu (23/9/2026).
Kegiatan mengusung tema “Mewujudkan Wilayah Aman dan Kondusif, Kenali, Cegah Dini, Temu Cepat, Lapor Cepat.”
Yustinus mengatakan, Sintang merupakan daerah yang memiliki keberagaman suku, agama dan budaya. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan, namun di sisi lain juga membutuhkan kewaspadaan karena dinamika sosial dapat memunculkan potensi gesekan.
Karena itu, menurutnya, penanganan konflik tidak boleh hanya dilakukan setelah persoalan terjadi. Pemerintah bersama masyarakat harus memperkuat pencegahan, penanganan cepat saat konflik muncul dan pemulihan setelah konflik.
“Kenali, cegah dini, lapor cepat, dan harus menjadi inisiator. Kita harus punya kemauan untuk melakukan pencegahan di titik-titik yang berpotensi menimbulkan kericuhan,” ujar Yustinus.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar bijak menggunakan media sosial. Informasi yang menyinggung suku, agama maupun kelompok tertentu, termasuk informasi yang belum terverifikasi, dapat memicu keresahan.
Senada, Kepala Kesbangpol Kabupaten Sintang Abdul Syupriadi menekankan pentingnya peran RT dan tokoh masyarakat sebagai mata dan telinga pemerintah di lingkungan masing-masing.
Menurutnya, berbagai informasi mengenai persoalan warga kerap lebih dahulu diketahui melalui lingkungan sekitar, baik dari pertemuan warga, ronda, warung kopi maupun grup percakapan.
Namun, informasi tersebut harus diverifikasi sebelum disebarluaskan atau ditindaklanjuti.
“Jangan sampai orang datang kepada kita membawa informasi, lalu kita langsung percaya. Harus betul-betul dilihat dan dipastikan kebenarannya,” katanya.
Ia meminta RT dan tokoh masyarakat mengedukasi warga agar tidak mudah terprovokasi, menyebarkan hoaks maupun mengambil tindakan sendiri.
Jika terdapat persoalan yang mulai muncul, masyarakat diminta segera berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan unsur terkait lainnya.
“Kalau ada kegiatan atau persoalan warga yang mulai muncul, laporkan dulu. Dengan begitu kita bisa mencari inti persoalannya dan bersama-sama menanganinya,” ujarnya.
Abdul juga mengingatkan bahwa persoalan ekonomi maupun dampak kemarau panjang dapat berkembang menjadi persoalan sosial apabila tidak diantisipasi sejak awal.
Sementara itu, Ketua FKDM Kabupaten Sintang Pether menyoroti pentingnya penguatan data dan dukungan terhadap FKDM agar dapat menjalankan fungsi kewaspadaan dini secara maksimal.
Ia menegaskan, data FKDM tidak boleh menjadi satu-satunya dasar pemerintah dalam mengambil keputusan. Data tersebut harus dikolaborasikan dengan informasi dari berbagai sumber agar lebih valid dan terverifikasi.
“FKDM harus dikolaborasikan dengan data dari tempat lain sehingga pengambil kebijakan tidak mengambil keputusan berdasarkan satu atau dua data,” katanya.
Pether mengatakan, FKDM juga tidak boleh menganggap data yang dimiliki sebagai satu-satunya data yang paling benar.
Menurutnya, banyak sumber informasi lain yang harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Di sisi lain, Pether mengungkapkan FKDM Kabupaten Sintang masih menghadapi keterbatasan dukungan anggaran.
“Saya mau kasih tahu orang-orang di YouTube bahwa FKDM sampai hari ini itu nol rupiah. Kita sudah dibentuk dua tahun, tapi nol rupiah,” tegasnya.
Ia berharap Pemkab Sintang melalui Kesbangpol dapat memberikan dukungan anggaran sehingga FKDM dapat menjalankan tugasnya secara lebih optimal.
“Kasih dong kita dana. Kita bisa kerja,” katanya.
Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti camat se-Kabupaten Sintang, ketua RT dan perwakilan masyarakat, FKUB, FPK, FKDM serta unsur masyarakat dan lembaga terkait lainnya.
Melalui kegiatan tersebut, sinergi pemerintah, masyarakat dan aparat diharapkan semakin kuat dalam mengenali potensi persoalan, mencegah sejak dini, menemukan persoalan secara cepat dan melaporkannya sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
