PONTIANAK – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kalimantan Barat (Kalbar) dalam beberapa bulan terakhir menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalbar. PLN diminta transparan mengenai penyebab pemadaman, termasuk jika gangguan pasokan listrik berkaitan dengan pemeliharaan atau maintenance mesin pembangkit.
Anggota DPRD Kalbar, Heri Mustamin, menilai keterbukaan informasi penting agar masyarakat memahami kondisi kelistrikan dan dapat mengantisipasi dampak pemadaman terhadap aktivitas sehari-hari.
Menurut Heri, mesin pembangkit memiliki keterbatasan dan membutuhkan perawatan secara berkala. Karena itu, apabila pemadaman dilakukan untuk pemeliharaan maupun perbaikan, PLN perlu menyampaikan informasi tersebut secara terbuka kepada masyarakat.
“Yang namanya mesin itu pasti ada maintenance-nya, ada perbaikannya. Mungkin ini yang harus disampaikan oleh PLN kepada masyarakat,” ujar Heri, Sabtu (24/10/2026).
Ia meminta PLN menjelaskan secara rinci penyebab pemadaman, jadwal pelaksanaan, hingga perkiraan waktu listrik kembali normal.
Kejelasan informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak kebingungan dan dapat menyesuaikan aktivitas ketika pasokan listrik terganggu.
Heri juga mengingatkan, keterbukaan informasi dapat mencegah berkembangnya kesalahpahaman di tengah masyarakat. Jika pemadaman disebabkan persoalan teknis, PLN diharapkan menjelaskan kondisi sebenarnya agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
“Kalau memang ada persoalan-persoalan yang dianggap menimbulkan keresahan masyarakat, ya sampaikan saja. Agar masyarakat tidak selalu menyalahkan PLN,” katanya.
Menurut Heri, dampak pemadaman listrik tidak hanya dirasakan pelanggan rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha kecil, industri rumahan, kafe, hingga sektor usaha lainnya yang bergantung pada pasokan listrik.
Di Kota Pontianak, misalnya, operasional kafe dan usaha kuliner membutuhkan listrik untuk menjalankan berbagai aktivitas. Begitu pula industri kecil dan usaha rumah tangga yang berpotensi mengalami hambatan produksi ketika listrik padam.
Karena itu, Heri meminta PLN tidak sekadar mengumumkan jadwal pemadaman, tetapi juga memastikan sosialisasi dilakukan secara memadai.
Dengan informasi yang jelas, pelaku usaha dapat menyiapkan langkah antisipasi, termasuk menyediakan sumber listrik cadangan untuk menjaga kegiatan operasional tetap berjalan.
“Setidak-tidaknya industri rumah tangga dan pelaku usaha bisa menyiapkan cadangan untuk penerangan. Ini menjadi penting agar masyarakat tidak resah,” tuturnya.
Alternatif Bahan Bakar
Di sisi lain, Heri menilai pemadaman listrik tidak serta-merta menunjukkan bahwa Kalimantan Barat mengalami kekurangan bahan bakar untuk pembangkit.
Ia menyebut, selain batu bara, terdapat alternatif bahan bakar yang berpotensi dimanfaatkan, seperti cangkang sawit dan limbah industri kelapa sawit.
Dengan potensi perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang cukup luas di Kalbar, Heri menilai sumber energi alternatif tersebut dapat menjadi salah satu potensi pendukung sektor kelistrikan.
Meski demikian, ia mengingatkan ketersediaan bahan bakar tidak otomatis menjamin kesiapan mesin pembangkit. Pemeliharaan dan perbaikan peralatan tetap menjadi bagian penting dari operasional pembangkit yang perlu dijelaskan kepada masyarakat.
Heri berharap PLN dapat memberikan kepastian mengenai waktu pemadaman dan perkiraan normalisasi pasokan listrik. Informasi tersebut diperlukan agar masyarakat, terutama pelaku usaha, dapat menyusun rencana kegiatan tanpa menghadapi ketidakpastian berkepanjangan.
“Kita tentu mengapresiasi PLN. Tetapi jangan menutup informasi apabila memang ada hal yang perlu diketahui masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan PLN berkewajiban menyampaikannya,” tegasnya.
Ia berharap komunikasi yang terbuka antara PLN dan masyarakat dapat mengurangi keresahan akibat pemadaman bergilir sekaligus menjaga aktivitas ekonomi di Kalimantan Barat tetap berjalan.
