LANDAK – Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari mengajak masyarakat, khususnya mitra kepolisian dan kepala desa, memahami ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, termasuk penerapan keadilan restoratif atau restorative justice.
Ajakan tersebut disampaikan Devi saat menggelar tatap muka bersama perwakilan kepala desa wilayah Ngabang, Pengurus Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdarkamtibmas), serta Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri di Aula BKPM Polres Landak, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para mitra kepolisian mengenai perubahan regulasi hukum pidana sekaligus mendorong peran aktif masyarakat dalam mendukung penerapan hukum yang berkeadilan.
Dalam sambutannya, Devi mengatakan, KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHAP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah diberlakukan efektif sejak 2 Januari 2026.
Menurut dia, pemberlakuan regulasi tersebut menjadi momentum penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih berkeadilan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal bangsa Indonesia.
“Ini adalah momentum sebab kita memasuki masa penegakan hukum yang lebih berkeadilan, dengan berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Salah satunya melalui penerapan restorative justice atas permasalahan yang ada di wilayah kita,” ujar Devi.
Ia menegaskan, pemahaman terhadap substansi KUHP dan KUHAP baru sangat penting bagi KBPP Polri dan Pokdarkamtibmas. Sebab, kedua organisasi tersebut memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi serta membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Devi menjelaskan, KBPP Polri diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam membangun pemahaman positif mengenai kepolisian di tengah masyarakat. Sementara Pokdarkamtibmas merupakan mitra strategis kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh peserta memahami substansi dan batasan penerapan restorative justice agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Menurutnya, keadilan restoratif harus dilaksanakan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum. Mekanisme tersebut tidak boleh disalahgunakan, tetapi harus benar-benar menjadi sarana penyelesaian permasalahan secara damai dengan tetap mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan.
“Saya mengajak semua elemen KBPP Polri, Pokdarkamtibmas serta mitra kepolisian lainnya untuk menjadi penghubung informasi yang baik dengan menyosialisasikan hal ini kepada lingkungan terdekat menggunakan bahasa yang mudah dipahami,” katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Landak Kompol Syaiful Bahri, Kasat Reskrim AKP Kuswiyanto, Kasikum AIPDA Ulusianus, Ketua KBPP Polri Kabupaten Landak Daniel D. Seran, Ketua Pokdarkamtibmas Kabupaten Landak Mastoto, serta sejumlah kepala desa.
Di antaranya Kepala Desa Hilir Tengah Donatus Budianto, Kepala Desa Raja Zulkarnaen, dan Kepala Desa Mungguk Mulyadi.
Setelah sambutan Kapolres, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Seksi Hukum (Sikum) Polres Landak mengenai ketentuan hukum terbaru. Selanjutnya, Satreskrim Polres Landak memaparkan materi terkait penerapan ketentuan hukum tersebut.
Para peserta juga mengikuti sesi tanya jawab dan diskusi untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan KUHP dan KUHAP baru, termasuk peran masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
Melalui kegiatan ini, Polres Landak berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara kepolisian, pemerintah desa, dan elemen masyarakat dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, humanis, serta berkeadilan di Kabupaten Landak.
