Aksaraloka.com PONTIANAK – Tembok penjara ternyata tak cukup membendung peredaran narkotika. Operasi gabungan Bareskrim Polri, Polda Kalimantan Barat, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Pontianak justru membongkar dugaan penyalahgunaan hingga peredaran narkoba dari balik jeruji besi.
Dalam razia yang digelar Jumat dini hari (30/10/2026), sebanyak 41 narapidana diamankan untuk menjalani pemeriksaan urine. Hasilnya, 22 orang dinyatakan positif mengonsumsi metamfetamin atau sabu.
Operasi yang dipimpin Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Zulkarnaen Harahap, dimulai sekitar pukul 01.00 WIB. Petugas langsung menyisir kamar hunian narapidana dan melakukan pemeriksaan urine.
Kapolda Kalbar Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar mengungkapkan, hasil penggeledahan juga menemukan sejumlah barang bukti yang mengindikasikan masih adanya dugaan aktivitas narkotika di dalam lapas.
Barang bukti yang disita antara lain sekitar 60 gram sabu, enam cartridge yang diduga mengandung etomidate, 23 unit telepon genggam, serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mengonsumsi sabu.
“Jadi ada 22 orang narapidana yang dinyatakan positif menggunakan narkoba setelah dilakukan tes urine. Semua peredaran narkoba diduga dikendalikan langsung dari dalam jeruji besi,” ungkap Alberd.
Temuan tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa persoalan narkotika di lingkungan pemasyarakatan bukan sekadar urusan narapidana yang mengonsumsi barang haram, tetapi juga menyangkut dugaan jaringan pemasok dan pengendali.
Polisi bahkan mengidentifikasi sejumlah narapidana yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut.
Narapidana berinisial A, yang sebelumnya divonis delapan tahun penjara, kedapatan menyimpan sekitar 60 gram sabu. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, barang haram tersebut diduga diperoleh dari narapidana berinisial P.
P merupakan narapidana yang bertugas sebagai tamping koperasi dan telah divonis sembilan tahun penjara. Dari tangannya, petugas menyita 4,8 gram sabu.
Sementara itu, narapidana berinisial BH kedapatan menyimpan 0,5 gram sabu. Kepada petugas, BH mengaku barang tersebut diperoleh dari seorang pengunjung yang diduga menyelundupkan narkotika ke dalam lapas.
“Yang ketiga berinisial BH, pada narapidana tersebut ditemukan menyimpan 0,5 gram sabu dan diakuinya diperoleh dari seorang pengunjung yang datang untuk menyelundupkan narkotika ke dalam lapas,” beber Alberd.
Fakta adanya dugaan keterlibatan pengunjung dalam memasukkan narkotika turut membuka persoalan lain, yakni efektivitas pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang yang masuk ke lingkungan pemasyarakatan.
Alberd menegaskan, narapidana yang positif berdasarkan pemeriksaan urine maupun kedapatan memiliki alat komunikasi akan diserahkan kepada Ditjen Pemasyarakatan untuk diproses sesuai kewenangan.
Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Kalbar, Jayanta, menyatakan mendukung penuh pemberantasan narkotika di seluruh lapas dan rumah tahanan di Kalbar.
“Kami dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Kalimantan Barat mendukung penuh terhadap pemberantasan dan peredaran narkoba di lingkungan lapas dan rutan se-Kalimantan Barat,” ujarnya.
Jayanta juga berjanji meningkatkan intensitas razia dan memperketat pengawasan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menambah kamera pengawas atau CCTV, terutama pada area yang selama ini menjadi titik buta pengawasan.
“Kami akan meningkatkan pengawasan, penggeledahan titipan barang, meningkatkan razia dan menambah pengawasan melalui CCTV pada area blind spot,” tegasnya.
Namun, temuan 60 gram sabu, puluhan telepon genggam, serta 22 narapidana yang positif narkoba menyisakan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan di balik tembok penjara.
Razia gabungan memang berhasil mengungkap sejumlah temuan. Tetapi publik tentu menunggu lebih dari sekadar operasi sesaat dan janji pengetatan pengamanan.
Siapa pemasoknya? Bagaimana narkotika bisa masuk? Apakah ada jaringan yang lebih luas? Dan yang tak kalah penting, apakah seluruh jalur masuk barang terlarang serta dugaan keterlibatan pihak lain akan diusut tuntas?
Sebab, lapas semestinya menjadi tempat pembinaan narapidana, bukan justru diduga dimanfaatkan sebagai ruang konsumsi hingga pengendalian peredaran narkotika.
