banner 468x60
Hukum dan Kriminal

Polda Kalbar Gagalkan Pengiriman 4 Warga NTB ke Malaysia, Diduga Jadi Korban Jalur PMI Ilegal

×

Polda Kalbar Gagalkan Pengiriman 4 Warga NTB ke Malaysia, Diduga Jadi Korban Jalur PMI Ilegal

Sebarkan artikel ini
Aksaraloka comPONTIANAK – Upaya pengiriman empat calon pekerja migran Indonesia (CPMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ke Malaysia secara nonprosedural berhasil digagalkan Polda Kalimantan Barat.
Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menetapkan seorang pria berinisial HB (36), warga Pontianak, sebagai tersangka yang diduga membantu proses pemberangkatan ilegal tersebut.

Keempat CPMI itu diduga hendak dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit di Malaysia melalui jalur perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, tanpa memenuhi prosedur resmi penempatan pekerja migran Indonesia.

Pengungkapan kasus ini dilakukan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Kalbar setelah menerima informasi mengenai dugaan pemberangkatan sejumlah warga asal NTB menuju Malaysia.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Kalbar, Kombes Pol. Rusdiani, S.I.K., M.Si., mengungkapkan bahwa informasi awal diterima tim operasional pada 4 November 2026 sekitar pukul 18.00 WIB.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim 2 Opsnal Ditres PPA dan PPO langsung bergerak melakukan penyelidikan di Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, sekitar pukul 18.30 WIB.

Sekitar pukul 19.45 WIB, petugas mendapati empat orang asal NTB tiba di bandara. Keempatnya kemudian dijemput menggunakan mobil Toyota Calya berwarna oranye dengan nomor polisi KB 1912 DG.

Petugas yang melakukan pemantauan terus membuntuti kendaraan tersebut hingga berhenti di Rumah Makan Citra Rasa, Jalan Adi Sucipto KM 12, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sekitar pukul 20.30 WIB.

Di lokasi tersebut, polisi menemukan empat calon pekerja migran, seorang pria berinisial HS asal Pontianak yang diduga menjemput mereka, serta seorang pengemudi mobil.

Dari pemeriksaan awal, keempat CPMI mengakui berasal dari NTB dan berencana bekerja di Malaysia dengan melewati jalur Entikong, Kabupaten Sanggau.

Seluruh pihak yang ditemukan di lokasi kemudian dibawa ke Mapolda Kalbar untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut.

Satu Orang Jadi Tersangka, Polisi Amankan Mobil dan Ponsel

Dalam pengembangan perkara, penyidik Ditres PPA dan PPO Polda Kalbar menetapkan HB (36), warga Pontianak, sebagai tersangka.

HB diduga berperan membantu proses pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia melalui jalur nonprosedural.

Atas dugaan perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Untuk kepentingan penyidikan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas pemberangkatan tersebut.

Barang bukti yang disita meliputi dua unit telepon genggam, yakni iPhone 11 dan Samsung Galaxy A51, serta satu unit mobil Toyota Calya berwarna oranye bernomor polisi KB 1912 DG beserta kunci dan STNK.

Selain itu, penyidik juga mengamankan empat lembar fotokopi paspor atas nama Muhamad Yadi, Amsiah, Nurdin, dan Mohammad Rosidi.

Jalur Entikong Jadi Perhatian, Polisi Dalami Kemungkinan Jaringan Lain

Terbongkarnya kasus ini kembali menyoroti kerawanan praktik perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran secara ilegal di Kalimantan Barat, khususnya melalui jalur perbatasan Indonesia-Malaysia.

Entikong merupakan salah satu akses perlintasan menuju Malaysia yang diduga hendak dimanfaatkan dalam rencana pemberangkatan empat CPMI tersebut tanpa melalui mekanisme penempatan resmi.

Saat ini, penyidik masih mendalami perkara tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam praktik pemberangkatan CPMI nonprosedural.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran bekerja ke luar negeri melalui jalur tidak resmi. Sebab, keberangkatan tanpa prosedur yang sah dapat meningkatkan risiko eksploitasi, penipuan, hingga persoalan hukum di negara tujuan.

Polisi pun terus melakukan pendalaman guna memastikan proses hukum berjalan serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.