Aksaraloka.com, PONTIANAK – Pelarian terpidana kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Wati Sarimin (48), berakhir di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Buronan yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI itu ditangkap tim gabungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Negeri Pontianak, Satgas SIRI Kejaksaan Agung RI, serta Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Sabtu (21/11/2026) malam.
Wati diamankan sekitar pukul 22.30 WIB setelah tim gabungan melakukan koordinasi dan penelusuran intensif.
Terpidana tersebut merupakan buronan perkara TPPO asal Kejati Kalbar. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 132 K/Pid.Sus/2021 tanggal 23 April 2021, Wati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta merekrut atau menerima seseorang dengan memberikan pembayaran atau manfaat untuk tujuan eksploitasi.
Dalam perkara tersebut, persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban tidak menghapus unsur pidana yang dilakukan terpidana.
Majelis hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara serta denda Rp200 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama dua bulan.
Saat diamankan, Wati disebut bersikap kooperatif sehingga proses penangkapan berjalan lancar.
Selanjutnya, terpidana dititipkan sementara di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebelum diserahterimakan kepada jaksa eksekutor Kejaksaan Negeri Pontianak.
Wati kemudian dibawa ke Pontianak pada Minggu (22/11/2026) untuk menjalani eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Emilwan Ridwan, mengapresiasi sinergi seluruh jajaran yang terlibat dalam pengamanan buronan tersebut.
Ia menegaskan, keberhasilan menangkap DPO menjadi bukti komitmen kejaksaan dalam memastikan putusan pengadilan tidak sekadar menjadi dokumen hukum, tetapi benar-benar dilaksanakan.
“Penegakan hukum tidak berhenti pada putusan pengadilan. Setiap putusan harus dilaksanakan, dan setiap terpidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas Emilwan.
Kejati Kalbar juga memastikan upaya pengejaran terhadap buronan lainnya terus dilakukan.
Kejaksaan menegaskan tidak ada tempat aman bagi para DPO untuk menghindari proses hukum.
Melalui koordinasi lintas satuan kerja, pemetaan informasi, dan kerja sama antarlembaga, pencarian serta pengamanan buronan akan terus dilakukan secara berkelanjutan.











