PONTIANAK – Keberadaan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Muara Sungai Landak (MSL) di Kalimantan Barat sejak 2012 dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Sebaliknya, aktivitas perusahaan justru dituding memicu kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga dugaan kriminalisasi terhadap warga.
Temuan tersebut diungkapkan Tim Riset Link-AR Borneo, Raden Deden Fajarullah, berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak aktivitas perusahaan terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada lahan dan kawasan hutan.
Deden mengatakan, salah satu dampak yang dirasakan warga adalah terganggunya aktivitas pertanian. Sejumlah lahan padi ladang dilaporkan terendam banjir, sementara tanaman milik masyarakat mengalami kematian akibat limbah yang diduga berasal dari aktivitas perusahaan.
Pembatasan akses ke kawasan hutan yang masuk dalam wilayah konsesi perusahaan juga membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Padahal, selama ini warga menggantungkan sebagian mata pencaharian pada hasil hutan.
“Akibat adanya PBPH dari PT MSL, masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan ekonominya. Mata pencaharian mereka hilang, mulai dari padi ladang yang terendam banjir, tanaman yang mati, hingga aktivitas mencari hasil hutan yang tidak bisa lagi dilakukan,” ungkap Deden, Sabtu (14/11/2026).
Selain dampak ekonomi dan lingkungan, keberadaan konsesi tersebut juga memicu konflik hukum antara masyarakat dan perusahaan, terutama terkait aktivitas pengambilan kayu di kawasan PBPH PT MSL.
Deden menyebutkan, sebanyak 11 warga sempat ditahan dalam perkara dugaan pencurian kayu. Lima orang di antaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan selama kurang lebih sembilan bulan.
Menurut Deden, konflik tersebut tidak terlepas dari minimnya sosialisasi perusahaan mengenai keberadaan izin PBPH, termasuk batas-batas wilayah konsesi kepada masyarakat.
Sebelum perusahaan beroperasi, warga tidak mengetahui bahwa wilayah yang selama ini mereka kelola dan manfaatkan ternyata masuk dalam kawasan hutan produksi. Status kawasan tersebut baru diketahui setelah PT MSL masuk dan memperoleh izin pemanfaatan hutan.
“Sejak awal masuk sekitar 2012 hingga hari ini, konflik belum mendapatkan penyelesaian. Masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi bermakna mengenai keberadaan perusahaan, batas wilayah konsesi, maupun aktivitas yang akan dilakukan,” jelasnya.
Akibat ketidakjelasan informasi tersebut, masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari di kawasan yang belakangan diketahui masuk dalam wilayah konsesi perusahaan. Pengambilan kayu, misalnya, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumah dan keperluan sehari-hari.
Deden menilai, ketidakjelasan batas antara wilayah konsesi perusahaan dan ruang kelola masyarakat menjadi salah satu pemicu utama konflik. Penanganan hukum terhadap warga pun dinilai menimbulkan ketakutan dan trauma.
“Kami melihat ini sebagai bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat. Dampaknya bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga trauma karena masyarakat sejak awal tidak mengetahui batas-batas wilayah perusahaan,” katanya.
Link-AR Borneo menilai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya memastikan pengelolaan hutan tidak mengabaikan hak masyarakat. Penyelesaian konflik harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan warga terdampak serta memberikan kepastian perlindungan terhadap sumber penghidupan mereka.
Sementara itu, Ketua Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove Kota Pontianak, Yunus Sudaryanti, mengapresiasi riset Link-AR Borneo terkait keberadaan PT MSL. Menurutnya, penelitian tersebut dapat menjadi bahan penting untuk memahami persoalan pengelolaan lingkungan dan kondisi faktual di lapangan.
Sudaryanti juga menyoroti perlunya evaluasi tata kelola ekosistem gambut, terutama setelah kebakaran melanda sejumlah kawasan dalam beberapa bulan terakhir.
Menurutnya, salah satu aspek penting dalam pemulihan gambut adalah pengelolaan tata air atau water management. Pengaturan air diperlukan untuk menjaga gambut tetap basah sekaligus mengantisipasi banjir saat curah hujan tinggi.
“Bagaimana tata kelola gambut itu bisa dipulihkan, salah satunya melalui skema pembasahan. Tata kelola air harus diatur agar gambut tetap basah, tetapi ketika hujan tinggi juga tidak menyebabkan banjir,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengalaman menghadapi kebakaran gambut harus menjadi evaluasi untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau mendatang yang diperkirakan berpotensi semakin sering terjadi.
Terkait kelembagaan pengelolaan gambut dan mangrove, Sudaryanti mengatakan pihaknya masih menunggu ketentuan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pembagian tugas dan fungsi lembaga terkait.
Temuan Link-AR Borneo tersebut kembali menggarisbawahi pentingnya penyelesaian konflik antara perusahaan dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan.
Pemberian izin pemanfaatan hutan semestinya tidak hanya berorientasi pada kepentingan usaha, tetapi juga menjamin kelestarian lingkungan dan melindungi hak masyarakat yang telah lama menggantungkan hidup pada kawasan tersebut.
