PONTIANAK — Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa seluruh kecamatan di wilayahnya mendapat perlakuan yang setara dalam pembangunan.
Penegasan itu disampaikan saat menjawab pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dalam rapat paripurna, Rabu, 25 Juni 2025.
“Tidak ada istilah anak tiri dalam pembangunan Pontianak,” ujar Edi.
Ia menyebut alokasi anggaran untuk Pontianak Utara pada 2025 mencapai 29 persen dari total belanja daerah, atau sekitar Rp52,2 miliar.
Menurut Edi, Pontianak Utara yang didominasi lahan pertanian dan kawasan konservasi tetap menjadi prioritas, terutama karena perannya sebagai jalur penghubung kawasan timur dan utara kota.
Ia juga memaparkan sejumlah proyek strategis yang akan dilanjutkan, seperti penataan jalan nasional di Jalan Gusti Mahmud–Khatulistiwa, pengembangan outer ring road Kebangkitan Nasional hingga Terminal Batu Layang, serta upaya pengalihan aset Tanah Tugu Khatulistiwa dari TNI AD ke Pemerintah Kota.
Dalam bidang pendidikan, Pemkot Pontianak berencana membangun sekolah baru untuk jenjang SD dan SMP, dan telah menyusun master plan pengembangan sekolah SMA yang akan diajukan ke pemerintah provinsi.
“Di wilayah utara, juga sedang disiapkan pembangunan Sekolah Rakyat,” kata Edi.
Terkait layanan kesehatan, Edi memastikan seluruh warga telah tercakup dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), seiring dengan pencapaian status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Cukup dengan KTP Kota Pontianak, warga kini bisa mengakses layanan kesehatan, termasuk bagi peserta mandiri yang sebelumnya menunggak.
“Tak perlu lagi menunggu 14 hari. Semua bisa langsung aktif. Ini bukti komitmen kami dalam memberikan layanan kesehatan yang merata,” ujar Edi.
Ia menutup penyampaian dengan mengapresiasi saran dan kritik dari DPRD sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan kota.
“Dorongan dari fraksi-fraksi menjadi penyemangat kami untuk terus memperbaiki kinerja,” ujarnya.
