PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) terus memperkuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, capaian nilai SAKIP Kota Pontianak yang berada pada level BB (sangat baik) sejak 2017 harus dijaga dan ditingkatkan. Ia mengakui, nilai tersebut sempat mengalami fluktuasi, namun kembali menunjukkan tren perbaikan.
“Ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik wajib terus kita tingkatkan,” ujarnya saat membuka kegiatan Penguatan SAKIP Pemkot Pontianak di Hotel Ibis, Selasa (14/4/2026).
Edi menjelaskan, SAKIP tidak sekadar mengejar nilai administratif, tetapi menitikberatkan pada hasil nyata (outcome) dari setiap program pemerintah. Ia menyebut, predikat tertinggi SAKIP adalah AA, yang hanya bisa dicapai apabila program dijalankan secara optimal, efektif, efisien, dan bebas dari pemborosan.
Di tengah keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan fiskal daerah, lanjutnya, tantangan pelayanan publik semakin kompleks. Apalagi, adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat turut berdampak pada ruang gerak pembangunan daerah.
“Kondisi ini menuntut ASN untuk bekerja lebih profesional, efektif, dan efisien,” tegasnya.
Ia menambahkan, berbagai indikator pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, serta pelayanan dasar masih berpotensi ditingkatkan melalui tata kelola yang lebih baik.
Namun demikian, ia juga mengakui masih terdapat sejumlah kelemahan, mulai dari perencanaan anggaran, penempatan program, hingga pengawasan dan evaluasi. Hasil audit selama ini menunjukkan masih adanya kendala dalam monitoring, evaluasi, serta koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kita akui masih ada kelemahan. Bukan untuk dimaklumi, tetapi untuk disadari dan diperbaiki,” katanya.
Edi optimistis, jika berbagai hambatan tersebut dapat diatasi, maka upaya penyelesaian persoalan di Kota Pontianak akan lebih mudah dilakukan.
Ia berharap seluruh jajaran Pemkot Pontianak terus meningkatkan harmonisasi kerja, mendorong inovasi, serta berpegang pada standar pelayanan yang berlaku, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial hingga ekonomi.
