Aksaraloka.com, PONTIANAK – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan menyatakan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional.
Namun, mahasiswa menilai pelaksanaan program tersebut di Kalimantan Barat masih membutuhkan evaluasi menyeluruh agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Koordinator Wilayah BEM se-Kalimantan, Meksi Kerol, mengatakan mahasiswa hadir bukan untuk menolak program MBG, melainkan memberikan masukan dan kritik konstruktif kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar program berjalan lebih baik.
“Pada dasarnya kami mengapresiasi adanya program MBG ini karena merupakan program strategis nasional. Kehadiran mahasiswa ingin mengajak semua pihak berdialog dan berdiskusi untuk memberikan masukan kepada BGN di Kalimantan Barat,” ujar Meksi, usai Diskusi Daerah kolaborasi antara BEM Se-Kalimantan wilayah Kalbar dan BEM PTNU Korda Kalbar, di Universitas OSO, Jalan Untung Suropati, Pontianak, Kalbar, Selasa (2/6/2026)
Meski mendukung program tersebut, Meksi menilai sejumlah persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
Beberapa kasus makanan yang dinilai kurang higienis hingga laporan keracunan yang sempat terjadi menjadi catatan penting bagi mahasiswa.
Menurutnya, BGN perlu melakukan evaluasi jangka menengah maupun jangka panjang guna memastikan kualitas makanan, keamanan konsumsi, serta keberlanjutan program di daerah.
“Kita butuh evaluasi besar-besaran di tubuh BGN karena sering terjadi kasus-kasus yang kurang baik terkait makanan yang kurang bersih hingga adanya keracunan. Ini perlu evaluasi jangka menengah dan jangka panjang untuk keberlangsungan program di Kalimantan Barat,” tegasnya.
Selain aspek keamanan pangan, mahasiswa juga menyoroti persoalan gizi dan dampak lingkungan yang berkaitan dengan program tersebut.
Mereka menilai isu kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan MBG.
Meksi menegaskan mahasiswa akan terus menyuarakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan, baik melalui forum diskusi, media maupun aksi penyampaian aspirasi.
“Yang perlu diperbaiki terkait gizi dan pencemaran lingkungan wajib terus kita suarakan. Itu hak sekaligus kewajiban mahasiswa,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung kebijakan penganggaran yang dinilai berdampak terhadap sektor pendidikan.
Menurutnya, program MBG harus mampu memberikan dampak positif tanpa mengurangi perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pendidikan.
“Kita ingin MBG ini berjalan lebih progresif, ada evaluasi dan pembenahan yang benar-benar membangun Kalimantan Barat,” ujarnya.
Meski meminta evaluasi menyeluruh, BEM se-Kalimantan menegaskan program MBG tetap dapat dilanjutkan.
Namun, keberlanjutannya harus dibarengi perbaikan sistem dan pengawasan yang lebih kuat demi menjaga kepercayaan publik terhadap BGN.
“Program ini boleh saja terus berjalan dengan catatan ada evaluasi besar untuk keberlanjutan dan menjaga citra BGN di Kalimantan Barat,” katanya.
Selain membahas MBG, Meksi juga menyoroti pentingnya penguatan sektor kesehatan, termasuk keberlanjutan program BPJS Kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Barat, terutama yang tinggal di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan ekonomi.
“BPJS sangat penting bagi masyarakat Kalimantan Barat. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan finansial yang cukup, apalagi di daerah-daerah terpencil. Karena itu BPJS wajib tetap ada dan diperkuat,” pungkasnya.
