Aksaraloka com, PONTIANAK – Dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggema dalam aksi dan konferensi pers yang digelar Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat di Bundaran Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Sabtu (20/6/2026).
Massa menegaskan bahwa program strategis nasional tersebut harus tetap berjalan meskipun tengah diwarnai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Dalam aksi tersebut, peserta menyuarakan komitmen mendukung MBG sebagai program yang dinilai berperan penting dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Di saat yang sama, mereka mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang dinilai telah mencederai tujuan mulia program tersebut.
Koordinator aksi, Dayat, menegaskan bahwa tindakan hukum terhadap oknum yang diduga terlibat penyimpangan harus dilakukan secara tegas tanpa mengorbankan keberlangsungan program.
“Program ini menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Jika ada yang melakukan korupsi, pelakunya harus dihukum, tetapi programnya harus tetap berjalan,” tegas Dayat.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat menyampaikan enam tuntutan utama, antara lain menolak penghentian Program MBG, mendukung penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, serta meminta pemerintah menjamin keberlanjutan program demi kepentingan masyarakat luas.
Selain itu, massa juga mendorong keterlibatan lebih besar petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM lokal dalam rantai pasok MBG.
Mereka menilai program tersebut tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan permintaan produk lokal.
Aliansi turut meminta pemerintah mempertahankan lapangan kerja yang telah tercipta melalui operasional dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.
Di tengah dukungan terhadap MBG, sejumlah mitra penyedia layanan program menyampaikan aspirasi terkait kebijakan terbaru yang dinilai berdampak langsung pada keberlangsungan operasional mereka.
Salah satunya disampaikan Erni, pengelola dapur SPPG dari Yayasan Hasyim Azhari di Kuala Dua, Kabupaten Kubu Raya.
Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan kepastian hukum dan kepastian kebijakan kepada para mitra yang telah berinvestasi untuk mendukung program MBG.
Menurut Erni, sejak bergabung sebagai mitra pada Desember 2024, pihaknya telah mengeluarkan investasi yang tidak sedikit untuk memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah, mulai dari renovasi bangunan hingga pengadaan peralatan dapur sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan.
“Kami dari awal diminta menjadi bagian dari pelayanan gizi bagi anak-anak Indonesia. Kami sudah mengikuti seluruh ketentuan, melakukan renovasi bangunan, membeli peralatan dapur sesuai standar, namun sekarang muncul kebijakan yang membuat kami kebingungan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, para mitra merasa khawatir terhadap perubahan kebijakan yang muncul setelah pergantian kepemimpinan di BGN.
Menurutnya, setiap kebijakan strategis yang berdampak pada operasional semestinya disosialisasikan terlebih dahulu agar mitra dapat melakukan penyesuaian.
“Kami hanya ingin ada kepastian. Program sebesar ini seharusnya memiliki arah kebijakan yang jelas dan tidak berubah secara mendadak,” katanya.
Erni juga menyoroti kebijakan pemangkasan pembayaran sewa dapur SPPG yang disebut dilakukan tanpa sosialisasi kepada para mitra. Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak pada sejumlah rencana pengembangan fasilitas yang sedang berjalan.
“Kami sedang melakukan renovasi, membeli material dan membayar pekerja. Ketika pembayaran sewa tidak ada, beberapa pekerjaan terpaksa dihentikan karena keterbatasan anggaran,” ungkapnya.
Meski menghadapi berbagai kendala, Erni menegaskan para mitra tetap mendukung Program MBG karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, baik penerima manfaat maupun tenaga kerja yang terlibat dalam operasional dapur SPPG.
“Kami mendukung MBG. Yang kami harapkan hanyalah komunikasi yang lebih baik serta kepastian kebijakan bagi para mitra yang selama ini berupaya menjalankan program sesuai aturan,” tuturnya.
Sementara itu, Dayat kembali menegaskan bahwa dugaan korupsi dalam pelaksanaan MBG harus diusut hingga tuntas.
Namun, ia mengingatkan agar proses hukum tidak menjadi alasan untuk menghentikan program yang dinilai penting bagi peningkatan kualitas gizi dan masa depan generasi Indonesia.
“Korupsi harus diberantas, tetapi MBG harus tetap berjalan. Jangan sampai masyarakat dan anak-anak yang menjadi korban akibat kesalahan segelintir orang,” pungkasnya.
