Aksaraloka.com, PONTIANAK – Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Kalimantan Barat menggelar aksi damai di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Jumat (17/7/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mengajak masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi serta mendorong penyelesaian persoalan melalui mekanisme hukum.
Ketua Umum SEMMI Kalbar Abdul Latif mengatakan, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat penegak hukum sebaiknya disikapi dengan melaporkannya kepada pihak berwenang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang ada datanya, silakan laporkan. Negara kita adalah negara hukum. Jangan membangun opini seakan-akan semua polisi seperti itu atau semua pejabat Polri membekingi pihak tertentu. Kalau memang ada bukti, sampaikan dan laporkan sesuai prosedur,” ujar Abdul Latif saat berorasi.
Ia menegaskan, SEMMI tidak membenarkan apabila terdapat anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran.
Namun, menurutnya, kesalahan yang dilakukan oleh oknum tidak seharusnya digeneralisasi menjadi penilaian terhadap seluruh institusi.
“Kalau memang ada pelanggaran, tindak lanjuti sesuai hukum. Namun jangan kemudian digeneralisasi sehingga menimbulkan stigma negatif terhadap seluruh institusi,” katanya.
Dalam aksi tersebut, SEMMI Kalbar juga menyampaikan lima poin aspirasi.
Salah satunya meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan penggiringan opini negatif terhadap institusi Polri yang disebut dilakukan oleh sejumlah pihak.
Selain itu, SEMMI mengajak masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, meminta penghentian narasi negatif terhadap kinerja Polri, mendorong kolaborasi Polri dalam berbagai program kemasyarakatan, serta mengajak masyarakat mendukung program-program yang dijalankan institusi kepolisian.
SEMMI berharap penyampaian kritik terhadap institusi negara tetap dilakukan secara bertanggung jawab dan berdasarkan fakta, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun stigma yang dapat memengaruhi kepercayaan publik.
