PONTIANAK – Jaringan Media Sosial Indonesia (JMSI) Kalbar dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalbar resmi menandatangani perjanjian kerja sama (PKS), Rabu 21 Desember 2022.
Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut, disaksikan sejumlah pihak terkait, termasuk TNI/Polri, yakni berlangsung di Hotel Kapuas Palace.
“Penandatangan perjanjian kerja sama (PKS) antara JMSI Kalbar dan KPUD merupakan turunan MoU dari pusat (JMSI dan KPU RI),” ujar Ketua KPUD Kalbar, Ramdan.
Menurut Ramdan, selain itu acara ini merupakan bentuk kekerabatan KPU dan media. “Posisi media menjadi sangat penting untuk mempromosikan maupun mensosialisasikan terkait pemilu,”kata Ramdan.
“Kerja sama dengan JMSI Kalbar ini, tentunya diharapkan dapat memberikan informasi yang aktual dan mengedukasi masyarakat luas selama pemilu berlangsung,”sambungnya.
Selain itu, lanjut Ramdan, berkaca dngan pemilu sebelumnya, peran media sangat penting untuk menangkal atau memerangi informasi yang hoax atau tidak benar beredar di kalangan masyarakat. “Begitu banyak hoax, peran media serta sejumlah lembaga terkait yang dapat memerangi ini agar pemilu berlangsung lancar dan aman serta sukses,”jelasnya.
“Penandatangan kerja sama ini merupakan langkah strategis menyongsong pemilu serentak dengan menyajikan informasi yang aktual dan mengedukasi masyarakat,”pungkas Ramdan.
Sementara itu Ketua JMSI Kalbar, Edi Suhairul menerangkan JMSI merupakan bagian dari organisasi pers yang terbentuk pada tahun 2020, kemudian tergabung dalam dewan pers.
“Tepat bulan Agustus 2022 kemarin, DPP JMSI menandatangani MoU dengan KPU RI yakni dengan tujuan menciptakan pemilu yang aman dan damai,”jelas Edi Suhairul.
Lanjut Edi Suhairul, tentunya untuk mencapai hal itu butuh kerja sama semua pihak, di mana JMSI Kalbar sendiri berkomitmen mulai dari tahapan dan pelaksanaan serta penetapan hasil pemilu untuk memberikan atau menyajikan informasi yang aktual dan mencerdaskan masyarakat.
“Peran JMSI Kalbar yakni dibidang informasi, selama tahapan dan pelaksanaan serta proses penetapan hasil pemilu nantinya,”kata Edi.
Ditambahkan Edi, informasi yang masif kadang-kadang tidak benar sampai ke masyarakat, sehingga dengan kerja sama ini tentunya informasi yang aktual dan mengedukasi terkait pemilu harus masif mengimbangi informasi yang tidak benar atau hoax.
