AKSARALOKA.COM, KETAPANG – Sejumlah ruas jalan lintas Provinsi di Wilayah Kabupaten Ketapang hingga kini kondisinya masih sangat memprihatinkan. Seperi Jalan Sungai Melayu-Pelang, Jalan Tanjung Tumbang Titih-Air Upas, serta Jalan Mekar Sari, yang merupakan jalan Poros dari Kecamatan Kendawangan yang melintasi Desa Kedondong menuju Kalteng dan pusat Kota Ketapang.
Selain banyak dipenuhi lubang yang dalam, ruas jalan lintas Provinsi itu terlihat berlumpur. Bahkan menurut warga, saat hujan turun akses jalan Provinsi tersebut tidak dapat dilalui kendaraan roda dua hingga kendaraan roda empat apalagi roda enam.
Jika warga nekat melintasi jalan tersebut, warga harus rela merogoh kantong dengan membayar biaya uang sewa miting (jembatan darurat) kepada sejumlah oknum yang memungut upeti.
Uang miting tersebut harus dibayar oleh warga saat sekali melintas, dengan harga bervariasi mulai dari Rp 2.000 hingga 5.000,-untuk kendaraan kecil, serta Rp 20.000,- hingga Rp 50.000,- bagi kendaraan besar seperti truk bermuatan.
Kusmono salah seorang tokoh masyarakat Desa Kedondong Kecamatan Kendawangan kepada Aksaraloka menuturkan kondisi jalan rusak di wilayahnya sudah terjadi sejak tahun 2006 silam.
Beberapa kali jalan tersebut, dilakukan tambal sulam oleh warga dengan menggunakan dana swadaya, serta partisipasi dari perusahaan yang beraktivitas di wilayah Desa Kedondong dan sekitarnya, namun kembali rusak saat di musim penghujan.
Akses jalan Provinsi yang menghubungkan 5 Kecamatan diantaranya, Kecamatan Kendawangan, Kecamatan Air Upas, Kecamatan Tumbang Titi, Kecamatan Marau, serta Kecamatan Manis Mata.
“Hingga kini belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah setempat,” katanya.
Bahkan menurut Kusmono, Jalan Mekar Sari yang merupakan satu-satunya akses jalan lintas dan dan menghubungkan Desa Kedondong ke pusat kota kecamatan sempat ditutup warga selama dua pekan lantaran kondisinya sangat memprihatinkan.
“Akibatnya ,aktivitas perekonomian masyarakat lumpuh, sehingga berpengaruh terhadap naiknya 9 bahan kebutuhan pokok di Desa Kedondong, diantaranya beras, gula, minyak goreng, dan BBM,” ungkapnya.
Senada yang disampaikan kepala Desa Kedondong, satu diantara warga bernama Jiman mengakui perekonomi masyarakat di Desa Kedondong tertumpu pada infrastruktur jalan, jika infrastruktur jalan rusak maka dipastikan perekonomian masyarakat lumpuh.
“Lantaran hasil pertanian warga tidak bisa di jual ke kota kecamatan maupun Kabupaten,” terangnya.
Jiman kembali menjelaskan, khusus di jalan lintas Provinsi Desa Kedondong yang mengalami kerusakan cukup parah, dengan jarak sepanjang 27 kilometer, namun untuk mencapai ibu kota kabupaten membutuhkan waktu 1 hari hingga 3 hari, bahkan harus bermalam di jalan, akibat terjebak amblas.
“Warga saja mau berbelanja sembako keluar sangat susah, kami beberapa kali melakukan rapat di kantor camat, untuk mengusulkan adanya pembangunan jalan, namun belum ada tanggapan dari Pemerintah,” katanya.
Dikarenakan akses jalan ini merupakan kewenangan Provinsi, jadi warga meminta kepada Sutarmidji selaku Gubernur Kalbar, dapat mengalokasikan anggaran, guna perbaiki jalan di Desa Kedondong, agar masyarakat di sini juga turut merasakan hasil kepemimpinannya.
“Sebelum masa jabatan berakhir, syukur-syukur pak Sutarmidji bisa kembali menjabat,” harapnya.
Sementara itu melalui keterangan tertulis Adpim, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, di tahun 2018 pembangunan jalan Provinsi hanya tuntas sebanyak 49 persen, namun di akhir tahun ini, Insyaallah pembangunan bisa mencapai 80 persen.
