PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyerukan pentingnya menjaga ekosistem mangrove sebagai benteng terakhir kawasan pesisir.
Seruan itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Hotel Aston Pontianak, Jumat, 8 Agustus 2025.
Hadir pula Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH RI Hanif Faisol Nurofiq.
Sebelum Rakornas, Norsan bersama Kapolri dan Menteri LH menanam mangrove di Mempawah.
“Budidaya mangrove di Mempawah sudah jadi perhatian sejak beberapa tahun lalu. Banyak perusahaan dan NJO mendukung lewat program CSR,” katanya.
Menurut Norsan, penanaman mangrove bukan sekadar pelestarian alam, tetapi juga pertahanan alami terhadap abrasi dan krisis iklim.
“Kalau kita jaga, ekosistem pulih, pesisir hijau kembali, dan anak cucu bisa menikmati manfaatnya,” ujar dia.
Ia menyebut Kalimantan Barat punya kekayaan mangrove luar biasa: lebih dari 162 ribu hektare tersebar di tujuh kabupaten/kota. Kabupaten Kubu Raya menyumbang 68 persen tutupan mangrove provinsi.
Tak hanya luas, jenisnya pun kaya: 40 spesies, termasuk dua langka di dunia—Bruguiera hainesii dan Kandelia candel.
Namun, potensi besar itu menghadapi ancaman serius. Alih fungsi menjadi pemukiman, tambak, pelabuhan, serta penebangan liar untuk arang dan kayu bakar terus menggerus kawasan mangrove.
“Masih ada 14 ribu hektare lahan potensial untuk direhabilitasi. Ini peluang sekaligus tanggung jawab,” ujar Norsan.
Tantangan lainnya, kata dia, adalah lemahnya kelembagaan dan rendahnya literasi masyarakat soal rehabilitasi mangrove.
Di sisi lain, keberhasilan rehabilitasi sangat tergantung musim dan cuaca. Karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif.
“Perlu kerja bersama: pemerintah, aparat hukum, masyarakat, dunia usaha. Edukasi, penguatan kelembagaan, dan penegakan hukum harus jalan seiring,” ujarnya.
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyoroti belum adanya rencana nasional pengelolaan mangrove secara utuh selama 17 tahun terakhir. Akibatnya, tekanan terhadap ekosistem mangrove makin besar.
“Selama ini belum ada dokumen rencana pengelolaan mangrove yang presisi. Maka hari ini kita dorong pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat duduk bersama merumuskan arah perlindungan mangrove,” kata Hanif.
Ia menyebut Indonesia memiliki 3,4 juta hektare mangrove dari total 17,2 juta hektare dunia—yang terbesar secara global.
“Tidak boleh lagi ada aktivitas yang mengganggu ekosistem mangrove secara masif. Ini kekayaan bangsa yang harus dijaga,” tegasnya.
Rakornas mangrove di Pontianak menandai langkah awal konsolidasi nasional menjaga ekosistem pesisir.
Kalimantan Barat, dengan cadangan mangrove langka dan luas, dipandang sebagai wilayah strategis.
Pemerintah pusat dan daerah sepakat, pengelolaan ke depan harus presisi, kolaboratif, dan berkelanjutan.
