PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memanfaatkan momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026 sebagai titik balik percepatan pembangunan sumber daya manusia.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan, berbagai kebijakan strategis digencarkan untuk memastikan tak ada lagi anak usia sekolah yang tertinggal dari akses pendidikan.
Sejalan dengan tema Hardiknas “Menguatkan Partisipasi Semesta, Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, Ria Norsan menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban dan masa depan daerah.
“Kalau kita ingin Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan, maka kuncinya ada di pendidikan. Kita sedang membangun manusia, bukan hanya angka statistik,” ujarnya.
IPM Kalbar Naik ke Kategori Tinggi
Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat kini mencapai angka 72,09 atau masuk kategori tinggi, meningkat 1,26 persen dibanding tahun sebelumnya.
Capaian ini menjadi indikator bahwa arah kebijakan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan dan kualitas hidup masyarakat, mulai berada di jalur yang tepat.
21 Ribu Siswa Terima Subsidi Pendidikan
Untuk menghapus hambatan ekonomi, Pemprov Kalbar sejak 2025 menggelontorkan subsidi biaya pendidikan bagi siswa di sekolah swasta. Sebanyak 21.000 siswa dari SMA, SMK, hingga SLB di 274 sekolah kini mendapat bantuan pembayaran SPP.
Kebijakan ini ditujukan agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah hanya karena faktor biaya.
“Saya tidak mau ada anak Kalbar berhenti sekolah karena tidak mampu. Pendidikan adalah hak semua, bukan hanya mereka yang punya,” tegas Ria Norsan.
Internet Gratis Percepat Akses Pendidikan
Selain pembiayaan, transformasi digital juga menjadi fokus. Program internet gratis di sekolah mulai diterapkan sebagai langkah membuka akses informasi seluas-luasnya, terutama bagi daerah pelosok.
Dari sembilan sekolah percontohan, program ini tengah diperluas agar menjangkau lebih banyak wilayah di Kalimantan Barat.
“Internet bukan sekadar fasilitas, tapi jembatan pengetahuan. Anak-anak di daerah harus punya akses yang sama dengan siswa di kota besar,” jelasnya.
“Desa Sakti” Sasar 114 Ribu Anak Putus Sekolah
Tantangan besar masih dihadapi, terutama keberadaan sekitar 114 ribu anak yang belum terserap dalam pendidikan formal. Untuk itu, Pemprov meluncurkan inovasi Desa Sakti.
Melalui program ini, kepala daerah didorong aktif turun ke lapangan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah kembali masuk ke sistem pendidikan.
Langkah tersebut diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor, di antaranya:
- Pendidikan kesetaraan bagi pekerja
- Penguatan sekolah unggulan dan sekolah rakyat
- Revitalisasi taman budaya sebagai ruang kreativitas generasi muda
Target IPM Tembus 75
Ke depan, Pemprov Kalbar menargetkan IPM meningkat hingga kisaran 73,11–75. Target ini diyakini dapat tercapai melalui sinergi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
Bagi Ria Norsan, Hardiknas bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum memperkuat komitmen bersama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Pendidikan adalah fondasi pembangunan berkelanjutan. Ini tugas kita bersama,” pungkasnya.
