PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, memimpin kegiatan Exit dan Entry Meeting pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang berlangsung di Ruang Rapat Tengkawang, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Tim Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalbar, John F. Rotinsulu beserta jajaran, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Harisson, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPK Perwakilan Kalbar atas kerja keras, dedikasi, dan profesionalisme dalam melaksanakan pemeriksaan, baik melalui telaah dokumen maupun pemeriksaan fisik di lapangan,” ujar Krisantus.
Ia menambahkan, pemeriksaan yang akan dimulai pada pertengahan Oktober ini hendaknya dimaknai bukan sekadar sebagai pemenuhan kewajiban formal, melainkan sebagai upaya pembenahan dan penguatan sistem tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.
“Setiap rekomendasi BPK merupakan refleksi bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan,” katanya.
Krisantus juga meminta seluruh perangkat daerah untuk merespons cepat setiap permintaan data dari tim pemeriksa, memastikan kelengkapan dan validitas dokumen yang disampaikan, serta menghindari keterlambatan.
Bagi perangkat daerah yang menjadi lokasi kerja atau tempat fasilitasi pemeriksa, ia menekankan pentingnya kesiapan sarana pendukung seperti ruang kerja, akses data, dan administrasi.
Pendampingan di lapangan juga diminta dilakukan secara maksimal, baik dari sisi informasi, dokumen, maupun teknis.
“Saya percaya, kerja sama yang solid antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan BPK Perwakilan Kalbar akan semakin memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan,” tutur Krisantus.
Ia menegaskan, sinergi yang baik dengan BPK menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik.
Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK diharapkan menjadi prioritas utama untuk segera ditindaklanjuti.
