Aksaraloka.com, PONTIANAK – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono, menegaskan bahwa konsolidasi nasional menjadi agenda utama partai dalam menghadapi tahapan verifikasi Pemilu 2029.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) IX DPW PPP Kalimantan Barat di Hotel Ibis Pontianak, Jumat (27/2/2026).
Menurut Mardiono, Muswil di Kalimantan Barat merupakan bagian dari rangkaian konsolidasi nasional yang hampir rampung dilaksanakan di seluruh Indonesia.
“Prioritas utama kita adalah konsolidasi nasional. Kalimantan Barat ini menjadi wilayah ke-34 yang kita selesaikan. Masih ada empat wilayah lagi, dan insya Allah sebelum satu minggu menjelang Lebaran seluruh konsolidasi nasional sudah selesai,” ujarnya.
Ia menjelaskan, langkah konsolidasi tersebut menjadi persiapan penting menjelang proses verifikasi partai politik yang dijadwalkan mulai awal tahun 2027.
Bentuk Agen Politik hingga Kelurahan
PPP, lanjutnya, menargetkan pembentukan agen-agen politik hingga tingkat paling bawah sebelum memasuki masa kampanye Pemilu 2029.
“Satu tahun sebelum pemilu, struktur dan agen politik kita harus sudah terbentuk sampai tingkat kelurahan. Jadi saat masuk tahapan pemenangan Pemilu 2029, seluruh mesin partai sudah siap bergerak,” katanya.
Mardiono menilai kekuatan akar rumput PPP sejatinya masih solid. Hal itu terlihat dari perolehan suara pada Pemilu 2024 yang masih mencapai lebih dari 8 juta suara secara nasional.
Namun demikian, ia mengakui terdapat ketimpangan antara perolehan suara di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat yang dinilai menjadi indikator lemahnya konsolidasi nasional yang merata.
“Ini menjadi evaluasi besar bagi kita. Konsolidasi nasional ini bertujuan menyamakan misi perjuangan agar perolehan suara di daerah, provinsi, dan pusat bisa berbanding lurus,” tegasnya.
Ia menambahkan, kehadiran kader PPP di posisi strategis pemerintahan — mulai dari kepala desa, wali kota, bupati, gubernur hingga legislatif — menjadi kunci dalam memperjuangkan aspirasi rakyat secara nyata.
Dalam kesempatan tersebut, Mardiono juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kader senior dan kader baru.
Ia mengakui sejumlah daerah mengalami kehilangan basis kekuatan akibat kesalahan strategi pencalonan.
“Ada kader senior yang tidak dicalonkan, sementara kader baru juga tidak berhasil memperoleh kursi. Fenomena ini terjadi di beberapa daerah, termasuk Kalimantan Barat, dan akan kita evaluasi,” katanya.
Kalimantan Barat disebut menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus karena masih terdapat sejumlah kabupaten dan kota yang belum memiliki keterwakilan PPP di legislatif maupun eksekutif.
Akibatnya, partai dinilai belum memiliki legitimasi politik yang cukup kuat untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah tersebut.
“Ke depan Kalimantan Barat akan terus kita perkuat konsolidasinya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar pada pemilu mendatang kita bisa memperoleh mandat rakyat,” pungkasnya.
