PONTIANAK – Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Keluarga Magister Hukum Universitas Tanjungpura (IKA MH Untan) periode 2026–2029, Sabtu (18/4/2026) malam.
Di awal kepemimpinannya, ia langsung menargetkan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) gratis bagi masyarakat tidak mampu.
Satarudin menyebut, langkah awal yang akan dilakukan adalah konsolidasi internal bersama jajaran pengurus untuk menyusun program kerja prioritas dalam satu tahun ke depan.
“Saya dipercaya oleh teman-teman untuk memimpin IKA MH Untan. Setelah pelantikan ini, kami akan segera melakukan konsolidasi dan menyusun program bersama,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan IKA MH Untan bukan hanya sebagai wadah silaturahmi alumni, tetapi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum di Kalimantan Barat.
Salah satu program utama yang akan segera direalisasikan adalah pembentukan LBH yang berfokus pada pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Ia menilai, masih banyak warga yang menghadapi persoalan hukum namun terkendala akses dan biaya.
“LBH ini nantinya hadir untuk mengakomodir masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum, khususnya yang tidak mampu. Pendampingan akan diberikan tanpa dipungut biaya,” tegasnya.
Ia menambahkan, kehadiran LBH tidak hanya sebatas memberikan bantuan hukum, tetapi juga menjadi ruang konsultasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap hak dan prosedur hukum yang dihadapi.
“Dengan edukasi hukum, masyarakat tidak lagi kebingungan ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Mereka tahu tahapan dan langkah yang harus diambil,” katanya.
Satarudin berharap, koordinasi internal dapat berjalan cepat sehingga program-program yang dirancang, khususnya pembentukan LBH, bisa segera direalisasikan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“IKA MH diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi anggotanya, tetapi juga mampu berkontribusi nyata bagi masyarakat luas, terutama kalangan akar rumput,” pungkasnya.
